Habanusantara.com, Banda Aceh | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh periode 2019-2024 yang baru dilantik pada Senin, 30 September 2019 kemarin diminta agar lebih peduli terhadap kondisi rakyat.
Hal itu disampaikan Aktivis perempuan muda Aceh Rahmatun Phounna saat berbincang-bincang dengan media ini, Selasa (1/10/2019).
Menurut Phounna, anggota DPR sebagai wakil rakyat di parlemen harus mengawal setiap kebijakan pemerintah dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ia meminta DPR Aceh tidak segan mengkritik keras jika ada kebijakan Pemerintah Aceh yang tidak pro kepada rakyat.
"Masih banyak sekali persoalan di Aceh yang selama ini belum terselesaikan, seperti angka kemiskinan dan pengangguran, ini sangat penting didorong oleh DPR Aceh agar pemerintah semakin serius mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat Aceh di tengah kucuran dana otonomi khusus yang begitu besar dari pusat," kata Rahmatun Phounna.
Pada periode sebelumnya, kata Phounna, sudah banyak juga qanun (perda) Aceh yang sudah dibentuk DPR bersama Pemerintah Aceh, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa saja qanun yang sudah disahkan dan sejauh mana penerapannnya.
"Kita tidak tau qanun apa saja, saya pikir ini kurang sosialisasi, sehingga kedepan DPR Aceh perlu menyampaikan kepada publik setiap ada qanun yang sudah disahkan, supaya masyarakat Aceh tau, dan kalau ada yang kurang tepat menurut masyarakat, maka bisa melakukan kritikan," jelasnya.
Aktivis dari kampus Universitas Abulyatama Aceh ini mencontohkan, qanun tentang hukum keluarga, padahal sudah selesai dibahas dan sudah disahkan, namun masyarakat seperti belum tau tentang qanun tersebut.
Namun, Phounna menekankan yang paling penting bagi DPR Aceh adalah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, jangan sampai DPR justru sibuk dengan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri.
"Jangan ada lagi berita-berita DPR Aceh terindikasi korupsi atau penggelapan dan lainnya, contoh seperti kasus dugaan korupsi beasiswa yang bersumber dari dana aspirasi dewan. DPR Aceh kedepan harus berpikir mencerdaskan anak bangsa dan terhindar dari hal-hal seperti itu. Bayangkan kalau dana beasiswa untuk mencerdaskan bangsa justru dikorupsi," ucapnya.
Selain itu, Phounna juga mengapresiasi atas keberhasilan DPRA dan pemerintah yang berhasil menyusun RAPBA tahun 2020 hingga selesai lebih awal dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.
"Kita menginginkan, realisasi APBA 2020 nanti juga bisa lancar sebagaimana diharapkan, dan akan mengurangi angka kemiskinan di Aceh. Mudah-mudahan program Aceh Hebat yang digagas Irwandi-Nova itu bisa dicapai pada tahun 2020," harapnya. (Dayat)
