HN-Banda Aceh - Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh tercatat stabil di atas rata-rata level kabupaten/kota lainnya maupun provinsi. Angka kemiskinan dan pengangguran pun trennya semakin menurun.
Demikian disampaikan oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman usai memimpin rapat monitoring dan evaluasi implementasi Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemko Banda Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh.
"Alhamdulillah tadi seperti disampaikan oleh Kepala BI Aceh Pak Zainal Arifin Lubis, pertumbuhan ekonomi Banda Aceh dalam lima tahun terakhir rata-rata tercatat 4,71 persen. Angka ini lebih dari dua kali lipat dari provinsi yang hanya 2,18 persen," ungkapnya.
"Berbanding lurus dengan hal tersebut, kemiskinan di berada di angka 7,5 persen pada 2018, dan pengangguran tersisa 7,75 persen -data 2017. Dan trennya dari tahun ke tahun semakin menurun," ungkap Aminullah di pendopo, Senin (27/5/2019).
Menurutnya, capaian positif itu tak terlepas dari sinergitas pihaknya dengan BI dan stakeholder terkait lainnya. "Oleh karenanya kami sangat komit untuk menindaklanjuti MoU ini khususnya dalam program-program pengendalian inflasi, ekonomi syariah, dan pemberdayaan UMKM," katanya.
"Saya instruksikan segenap jajaran pemerintahannya agar benar-benar menjalankan isi MoU yang telah nyata memberi manfaat bagi Banda Aceh. Terima kasih pula atas keseriusan Pak Zainal dan jajaran terhadap kesuksesan kerja sama kita bersama," katanya lagi.
Senada dengan wali kota, Zainal Arifin menyebut stabilitas ekonomi Banda Aceh dapat terwujud karena sinergitas stakeholder yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). "Inflasi yang cukup tinggi di daerah lain, tapi di Banda Aceh dalam dua tahun terakhir cukup stabil," katanya.
Dalam MoU dengan Pemko Banda Aceh, sambungnya, pihaknya juga menitikberatkan pada sosialisasi penerapan ekonomi syariah. "Ini sangat relevan karena Pak Wali bertekad membawa Banda Aceh sebagai barometer penerapan syariat secara kaffah di Aceh."
Ia pun menyakini, syariat Islam yang berlaku di Aceh tidak akan menjadi momok bagi investor untuk masuk. "Malah yang ditakutkan oleh investor itu jika antar stakeholdernya tak sinergis dan tidak ada kepastian hukum misalnya. Kalau Banda Aceh sangat kondusif iklim investasinya."
Selanjutnya ia memaparkan sejumlah program ke depan yang akan dilaksanakan pihaknya bersama Pemko Banda Aceh. Salah satunya pengembangan wirausaha melalui coaching clinic dan urban farming.
"Kita upayakan semua program yang telah ada akan tetap berlanjut, termasuk kajian dan penelitian, program-program pemberdayaan desa, mewujudkan kota literasi dengn menyediakan sebanyak mungkin pojok baca, hingga menggencarkan gerakan non tunai," pungkasnya
Demikian disampaikan oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman usai memimpin rapat monitoring dan evaluasi implementasi Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemko Banda Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh.
"Alhamdulillah tadi seperti disampaikan oleh Kepala BI Aceh Pak Zainal Arifin Lubis, pertumbuhan ekonomi Banda Aceh dalam lima tahun terakhir rata-rata tercatat 4,71 persen. Angka ini lebih dari dua kali lipat dari provinsi yang hanya 2,18 persen," ungkapnya.
"Berbanding lurus dengan hal tersebut, kemiskinan di berada di angka 7,5 persen pada 2018, dan pengangguran tersisa 7,75 persen -data 2017. Dan trennya dari tahun ke tahun semakin menurun," ungkap Aminullah di pendopo, Senin (27/5/2019).
Menurutnya, capaian positif itu tak terlepas dari sinergitas pihaknya dengan BI dan stakeholder terkait lainnya. "Oleh karenanya kami sangat komit untuk menindaklanjuti MoU ini khususnya dalam program-program pengendalian inflasi, ekonomi syariah, dan pemberdayaan UMKM," katanya.
"Saya instruksikan segenap jajaran pemerintahannya agar benar-benar menjalankan isi MoU yang telah nyata memberi manfaat bagi Banda Aceh. Terima kasih pula atas keseriusan Pak Zainal dan jajaran terhadap kesuksesan kerja sama kita bersama," katanya lagi.
Senada dengan wali kota, Zainal Arifin menyebut stabilitas ekonomi Banda Aceh dapat terwujud karena sinergitas stakeholder yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). "Inflasi yang cukup tinggi di daerah lain, tapi di Banda Aceh dalam dua tahun terakhir cukup stabil," katanya.
Dalam MoU dengan Pemko Banda Aceh, sambungnya, pihaknya juga menitikberatkan pada sosialisasi penerapan ekonomi syariah. "Ini sangat relevan karena Pak Wali bertekad membawa Banda Aceh sebagai barometer penerapan syariat secara kaffah di Aceh."
Ia pun menyakini, syariat Islam yang berlaku di Aceh tidak akan menjadi momok bagi investor untuk masuk. "Malah yang ditakutkan oleh investor itu jika antar stakeholdernya tak sinergis dan tidak ada kepastian hukum misalnya. Kalau Banda Aceh sangat kondusif iklim investasinya."
Selanjutnya ia memaparkan sejumlah program ke depan yang akan dilaksanakan pihaknya bersama Pemko Banda Aceh. Salah satunya pengembangan wirausaha melalui coaching clinic dan urban farming.
"Kita upayakan semua program yang telah ada akan tetap berlanjut, termasuk kajian dan penelitian, program-program pemberdayaan desa, mewujudkan kota literasi dengn menyediakan sebanyak mungkin pojok baca, hingga menggencarkan gerakan non tunai," pungkasnya
