Habanusantara.net, Kalteng-Pasca terjadinya kecelakaan Bus Sriwijaya jurusan Palembang-Bengkulu di daerah Pagar Alam Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) yang menewaskan banyak korban jiwa beberapa waktu lalu, menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Mencermati hal tersebut, Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVI Propinsi Kalimantan Tengah Buang Turasno, ATD kepada media ini, Kamis (3/1/2020), mengatakan, pihaknya pada Senin (31/12/2019) lalu telah mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemangku kepentingan terkait dengan transportasi darat, dalam rangka Pencegahan Kecelakaan Lalulintas di Propinsi Kalteng.
Rapat koordinasi tersebut dikuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalteng, Polda Kalteng, Perum Damri Palangkaraya, PT Jasa Raharja, DPD Organda dan para Perwakilan Otobus trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP).
"Rakor tersebut dilaksanakan atas perintah dari bapak Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI untuk menentukan langkah-langkah supaya kecelakaan yang memilukan tidak lagi terjadi di Propinsi Kalimantan Tengah," kata Buang Turnasno.
Pertemuan tersebut kata Buang Turnasno, sebagai upaya pembinaan dalam penyelenggaraan angkutan umum yang ada di Kalteng, supaya kejadian tersebut tidak terjadi minimal di provinsi Kalteng ataupun angkutan umum yang melintas di Kalteng.
Kesimpulan dari Rakor tersebut, Kata Buang Turnasno, akan dilaksanakan Pelatihan dan Pembinaan baik kepada Pengudi maupun Tehnisi dari Perusahaan Otobus. Kemudian pada Daerah-daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas akan dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan.
Buang Turnasno juga menghimbau agar semua Perusahaan bus agar melakukan pemeriksaan kembali seluruh kendaraan angkutannya, agar semua armadanya laik jalan.
"Perlu tindakan pencegahan sebelum terjadinya kecelakaan, disemua terminal baik Tipe A maupun Tipe B juga akan dilakukan ramcek secara rutin," jelasnya.
"Mudah-mudahan kedepan tidak ada lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di propinsi Kalimantan Tengah ini" pungkas kepala BPTD Wilayah XVI Kalimantan Tengah yang juga pernah menjabat sebagai Kepala BPTD Wilayah I Aceh.
