 |
| Anggota DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad |
Habanusantara.net - Anggota DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, SPd MPd menanggapi soal kritikan terhadap Pemko Banda Aceh akhir-akhir ini. Menurutnya, kritikan sangat penting sebab hal tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.
"Namun, kita harus bisa membedakan antara mengkritik, mencela, mencemooh, dan fitnah. Jika mengkritik harus berkualitas dan berbasis data. Tidak asbun," katanya Anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi PAN, kepada habanusantara.net, senin (21/3/2022).
Dikatakannya, sistem tata kelola pemerintahan, rujukannya pada visi misi walikota yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
“Tetapi jika sebaliknya, maka ini sebuah kritikan yang tidak berkualitas, tidak proporsional, tendensius dan sedang menggiring opini politis," kata Musriadi.
Menurut Ketua Komisi I DPR kota, Tolak ukur sukses kinerja kepemimpinan pemerintahan sekarang adalah berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Kan bisa di lihat dari output dan out come terukur capaiannya setiap tahun anggaran.
"Kinerja laporan keuangan pemerintah kota berturut-turut mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP), dan ini kami anggap sebagai sebuah prestasi yang membanggakan untuk Kota Banda Aceh," ujarnya.
Persoalan defisit anggaran akibat pademi covid 19, Kata Musriadi, bukan Banda Aceh saja yang alaminya, hampir semua kabupaten/kota di indonesia mengalami hal yang sama.
Kota Banda Aceh terus berusaha memenuhi semua visi misi di akhir perioderisasinya
"Karena itu, Kita berharap kritikan yang diberikan harus kontruktif dan berbasis data, agar pemerintahan bisa mengindetifikasi permasalahan yang timbul menjadi solusi, jangan cuma lihat secara narasi dan mengiring opini," tegas Doktor Lulusan Universitas Medan ini.
Sebab, kata Musriadi, Pemerintah Kota Banda Aceh dibawah kepemimpinan AminullahUsman sebagai Wali Kota, juga menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas pencapaian indeks kinerja pencegahan korupsi tertinggi di Provinsi Aceh sepanjang tahun 2021 dengan nilai 87,14 persen
Ia menuturkan, selama ini Pak Walikota selalu mendengarkan kritikan membangun yang tunjukkan kepada pemerintah Kota Banda Aceh tentang berbagai program. Kemudian, menindak lanjuti kepada OPD yang terkait untuk segera dilakukan perbaikan.
"Pemerintah Kota Banda Aceh sangat perlu mendapat kritik membangun, sehingga bisa mengetahui setiap kekurangan. Namun, kritik yang disampaikan perlu dipisahkan dari unsur kebencian dan Inovatif dan Konstruktif," pungkas Dr. Musriadi Aswad[Ismail]
