Sabang - DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) di Kota Sabang mulai 6 sampai 8 November 2020.
Dalam sambutannya, Sekda Kota Sabang Zakaria mengatakan, Rapimda I ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama pemuda serta dapat merumuskan program kerja serta langkah-langkah yang kongkrit dan strategis untuk musyawarah ke depannya, baik bagi pengembangan organisasi KNPI maupun bagi kemaslahatan masyarakat.
“Pemuda apabila bersatu akan menjadi kekuatan yang luar biasa, sekarang walaupun kita berada di negara demokrasi tentunya kritik-kritik yang membangun juga lahir dari kaula muda," kata Zakaria di Sabang, Sabtu (7/11/2020).
Menurut Zakaria, pemuda memiliki kepentingan yaitu menyuarakan perubahan menuju kebaikan, mulai dari daerah hingga nasional. Semua itu demi kemajuan bersama dari segala lini kehidupan bermasyarakat, mulai dari pemerintahan sampai sosial kemasyarakatan.
“Karena perubahan tidak mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah saja tanpa kritik yang membangun dan partisipasi aktif dari masyarakat” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KNPI Aceh Wahyu Saputra menjelaskan bahwa tujuan dari Rapimda I ini adalah untuk menentukan peserta Musyawarah Daerah (Musda) ke-14 DPD KNPI Aceh.
“Terdapat 70 OKP yang secara otomatis akan menjadi peserta penuh di Musda nanti dan ada 7 OKP yang sudah 2 kali menjadi peninjau yang pada forum Rapimda ini akan menjadi peserta penuh," katanya.
Selain itu, pihaknya juga akan menentukan pelaksanaan Musda ke-14 tahun 2021 dan setiap peserta Musda akan memilih salah satu kabupaten/kota yang paling siap untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Musda serta menyusun materi Musda.
"Untuk yang terakhir, tambahan dari saya menyangkut politik kekinian di Aceh, Saya berharap ada rekomendasi yang dilahirkan oleh pemuda-pemuda Aceh dan mudah-mudahan bisa kota bahas bersama di dalam forum sini," ujar Wahyu.
Selain itu dari rekomendasi yang dihasikan Rapimda KNPI Aceh antara lain Pemuda Aceh / KNPI menginginkan langkah seiring sejalan Pemerintah Aceh dan DPRA dalam membangun Aceh dengan mengedepankan kepentingan jangka panjang hajat hidup 5 juta lebih rakyat Aceh.
"Kita harus bersatu, waktu kita tidak banyak, Aceh harus benar-benar hebat tidak hanya slogan namun benar-benar terwujud," kata Wahyu.
Sejumlah rekomendasi lain yang dihasilkan dalam rapat-rapat Rapimda yang berlangsung alot dan penuh dinamika antara lain, dukungan penerapan Qanun lembaga keuangan syariah dan meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang alokasi dana Otsus untuk Pemerintahan Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang.
"Dana Otsus itu penting bagi keberlanjutan pembangunan Aceh karena Aceh baru saja melalui fase-fase pemulihan pasca konflik dan rehab rekon tsunami. Untuk itu Pemuda Aceh meminta Pemerintah Pusat memberi perhatian penuh berkesinambungan dengan memperpanjang masa kucuran dana Otsus," pungkas Wahyu Saputra.[adv]
