Habanusantara.net, Aceh Utara - Komisi III beberapa waktu yang lalu menerima kunjungan forum geusyik Dewantara yang menyampaikan keluhan terkait dengan tidak terlibatnya masyarakat lingkungan dalam proses pelelangan limbah Scrap ASEAN.
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Komisi III DPRK Aceh Utara melakukan rapat kerja dengan PT PIM, diruangan panleg DPRK, Selasa (30/6/ 2020). Dalam rapat itu hadir sekretaris PT PIM joanda waitimena, Humas bagian hubungan antar lembaga dan juga staf terkait lainnya. Komisi III dipimpin oleh Razali Abu dan sekretaris Jufri Sulaiman serta anggota komisi III H. Saifannur, H. Jirwani , H. Nurdin dan Zubir HT.
"Rapat kerja ini terkait dengan keberatan dari forum geusyik dan forum pemuda Dewantara ( Forpemda) terhadap limbah scrap dan permintaan untuk hibah limbah scrap terhadap lingkungan sebesar 25%,"Kata Razali Abu.
Dikatakannya, kita tentu tidak menginginkan perusahaan yang masih aktif di Aceh Utara sekarang ini terlibat konflik dengan masyarakat lingkungan. Kita ingin perusahaan bisa melaksanakan operasional sebagaimana mestinya dan masyarakat lingkungan mendapat manfaat dari keberadaan perusahaan Dilingkungan mereka lanjut Razali abu yang juga politisi Partai Aceh.
PT PIM yang sekarang ini berada di bawah PT Pupuk Indonesia sedang menyiapkan ex PT ASEAN untuk membangun pabrik NPK, proses pelelangan sudah dilakukan sampai lima kali oleh PT PIM dengan pemenang terakhir adalah PT Kirana sayu perkasa. Terkait dengan permintaan forpemda yang meminta hibah 25% scrap tentunya kita tekankan agar PT PIM merujuk kepada permenkeu No 111 Tahun 2016 dan peraturan perundangan lainnya Sambung Abu Lapang
Sementara itu, Sekretari Komisi III Jufri Sulaiman menambahkan bahwa kita tetap mendesak PIM untuk bisa mempertimbangkan keberadaan desa lingkungan bekas PT ASEAN untuk bisa mendapat manfaat dari likuidasi PT ASEAN oleh PIM. Setelah Rapat kerja dengan PT PIM kita akan mengundang kembali Forum Geusyik Dewantara untuk menyampaikan hasil pertemuan Komisi III dengan PT PIM hari ini.
"Kita menginginkan solusi terbaik untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat lingkungan dan aceh utara secara umum dan perusahaan provit yang masih aktif bisa beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang sudah mereka susun dan tuntutan masyarakat lingkungan juga bisa Terakomodir," ujar Jufri Sulaiman politisi partai Gerindra ini.
