Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh Ismawardi
Habanusantara.net, Banda Aceh, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta bupati wali kota di Aceh agar menghentikan pelaksanaan seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh yang saat ini belum ditetapkan pengumuman pemenang atau yang belum ditender.
Hal itu disampaikan Nova Iriansyah melalui surat Nomor 602.1/6075 tanggal 14 April 2020. Dalam surat itu Plt Gubernur juga meminta bupati wali kota untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah yang terdapat dalam APBA tahun 2020, dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.
Kemudian juga mempertimbangkan peraturan Persiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020, bahwa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan ancaman perekonomian nasional, akan dilakukan perubahan terhadap postur dan rincian APBN tahun 2020 sehingga dilakukan penyesuaian anggaran transfer ke daerah, khususnya Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar 10 persen.
Menanggapi permintaan Plt Gubernur Aceh tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh Ismawardi menegaskan dirinya secara pribadi meminta kepada Plt Gubernur untuk mengkaji ulang terkait wacana itu, mengingat kegiatan Proyek DAK dan DOKA merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten /Kota selain APBK.
“Saya sangat berharap agar Plt meninjau kembali surat yang ditujukan kepada Bupati Wali Kota se-Aceh untuk Penundaan Pelaksanaan Proses Tender DOKA, karena ini sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pinta politisi Partai Amanat Nasional
Dampak dari penghentian DOKA akan berpengaruh terhadap infrastruktur dan juga perekonomian masyarakat, karena selama ini perekonomian di Daerah sangat tergantung dengan belanja pemerintah. Akibat penghentian tersebut uang beredar di daerah juga akan sangat sedikit, daya beli juga akan berkurang, pengganguran akan bertambah, rakyat akan semakin miskin dan sengsara.
“Pada saat aktivitas ekonomi masyarakat terpuruk disebabkan Covid 19, saat itu juga pemerintah provinsi menghentikan kegiatan yang bersumber dari DOKA yang telah di alokasikan ke Daerah, hal ini lah membuat ekonomi Daerah semakin hancur,” ujarnya politisi DPRK 2 Periode itu kepada Habanusantara.net, Kamis (16/4/2020)
Begitupun, Wakil Ketua Komisi III yang membidangi Pembangunan dan Sosial ini, secara tegas mengatakan bahwa bukan berarti Kabupaten/Kota tidak peduli dengan Anggaran untuk penanganan Covid-19, tapi tentunya Pemerintah Aceh, bisa memprediksi berapa kebutuhan, bukan dengan menghentikan semua Anggaran kegiatan Pembangunan di Kabupaten/ Kota.
Menurut Ismawardi, bagaimana penyebaran Covid bisa di Cegah, pembangunan infrastruktur publik juga bisa berjalan tentu harus mengkalkulasi dengan cermat, sehingga Daerah tidak semakin terpuruk.
“Sebaiknya pak Plt Gubernur mencari alternatif atau langkah-langkah bagaimana yang terbaik, jangan langsung dihentikan, tapi carilah alternatif lain yang lebih memungkinkan untuk dikerjakan, misalnya saat himbauan tutup warung kopi atau pemberlakukan jam malam, tapi sekarang warung tetap dibuka dengan sosial distancing, dalam hal DOKA ini juga bisa diterapkan,” pungkas Ismawardi []
