“Saya memberikan apresiasi kepada Pemko Banda Aceh atas capaian tertinggi bidang pencegahan korupsi, kita berharap tahun depan bisa nomor 1 di indonesia,” ujar Ismawardi, Selasa (28/4/2020).
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, capaian terserbut tidak terlepas dari pengawasan dari Komisi-komisi di DPRK, pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat, Aparatur Gampong dan juga masyarakat. Masyarakat ini juga mengawasi pembangunan yang ada di gampong.
“Kita juga memberikan apresiasi kepada teman-teman DPRK, capaian ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan DPRK,” ujar Ismawardi.
Meskipun sudah mendapatkan nilai tertinggi nomor 1 di Propinsi Aceh, Ismawardi juga meminta kepada Wali Kota untuk tidak berpuas diri dengan capaian itu, kalau bisa Banda Aceh ini bisa meraih nomor satu di Indonesia masalah pencegahan Korupsi, atau minimal nomor 1 di sumatera.
“Kita berharap kepada Wali Kota Banda Aceh untuk tidak berbangga dulu di Aceh, terus lah berupaya untuk bisa meraih nomor 1 di Sumatera,” harap politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
Deputi Pencegahan KPK-RI Pahala Nainggolan pada acara sosialisasi keberhasilan program pencegahan korupsi terintegrasi dan penjelasan teknis indikator keberhasilan MCP 2020, melalui video teleconference dengan para kepala daerah dan pejabat terkait di Aceh pada Senin 27 April 2020 kemaren mengumumkan capaian program pencegahan korupsi terintegrasi di Kota Banda Aceh.
Dari 23 Kabupaten Kota Se-Aceh, Kota Banda Aceh tercatat sebagai yang tertinggi persentasenya di Provinsi Aceh. Dibandingkan Kabupaten lainnya, progres indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah KPK di Banda Aceh pada 2019 lalu mencapai 77 persen.[]
