 |
| Anggota DPR Aceh Ihsanuddin Mz, SE MM |
Habanusantara.net, Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Ihsanuddin MZ, SE, MM mengatakan, terkait Instruksi Gubernur Aceh nomor 589/6422 tentang restrukturisasi pembayaran pinjaman ASN pada Bank Aceh Syariah dalam masa penanganan Covid-19, Bank Aceh perlu menyikapi intruksi tersebut.
“Saya pikir Bank Aceh sangat perlu untuk mensikapi intruksi Gubernur Aceh tentang Restrukturisasi Pembayaran Pinjaman bagi ASN, apalagi pinjaman itu hampir semuanya adalah dari masyarakat Aceh,” kata Ihsanuddin Mz, Rabu (29/4/2020).
Sudah hampir 2 bulan sejak Wabah corona merebak di Indonesia, sudah menimbulkan efek yang menyeluruh disetiap sendi kehidupan masyarakat, tak terkecuali bagi ASN.
Menurutnya, restrukturisasi pinjaman bukan berarti tidak melakukan kewajiban oleh pihak yang mengambil kredit, tetapi menunda atau memberikan keringanan pembayaran selama wabah pandemi Covid-19 ini, yang nantinya begitu keadaan sudah normal seluruh kewajiban-kewajibannya juga akan ditunaikan.
Dikatakannya, OJK selaku yang melakukan pengawasan selagi tidak ada hal-hal yang merugikan, tentu hal tersebut tidak ada masalah, OJK juga akan bisa memahami terhadap kondisi yang sedang terjadi saat ini, tidak hanya masyarakat biasa, penguasa, UMKM saja yang terdampak dari Wabah corona, tapi juga mereka yang ASN. Ini Hanya menunda Pembayaran Saja.
"Yang lain segala hal sudah dilakukan di Republik ini, anggaran sendiri sudah berapa kali dilakukan refokusing, sudah dilakukan penyesuaian, beberapa kali kita mendapat perintah dari Mendagri, bahkan Perpu, PMK (Peraturan menteri keuangan), masak sih perbankan untuk ASN itu saja tidak bisa diberikan keringanan, apa nggak kasihan dia terhadap Nasabahnya," tegas Ihsanuddin Mz yang juga ketua Fraksi PPP DPR Aceh.
Bank Aceh itu memiliki kekhususan, Modal terbesarnya adalah milik pemerintah Aceh dan juga milik pemerintah Kabupaten Kota, karena itu permintaan untuk meringankan kredit untuk ASN merupakan hal yang wajar dan perlu disikapi apalagi dimasa-masa sulit seperti ini.
"Perlu disikapi oleh Direksi Bank Aceh, karena selama ini uang milik Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ Kota dipercayakan pada Bank Daeah ini, dan termasuk kredit para ASN, " pungkas Ihsanuddin MZ anggota DPRA Fraksi PPP (Ismail)
