Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyatakan Pemko siap meningkatkan sinergitas dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah di Banda Aceh.
Hal ini disampaikan Wali Kota saat menerima kedatangan pejabat PNM pusat, Rabu (11/3/2020) di pendopo Wali Kota.
Dalam pertemuan ini, Aminullah menyampaikan sekilas profil Kota Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh yang hanya memiliki luas sekitar 61 KM persegi. Kota yang dulunya bernama Kutaraja ini mengandalkan sektor wisata dalam mendongkrak ekonomi.
“Kami tidak punya SDA dan hasil bumi, karenanya kami sangat komit menggenjot sektor wisata agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat kecil, seperti UMKM,” ungkapnya.
Selain melakukan promosi wisata, lanjut Aminullah, Pemko juga sangat konsen dalam membina pelaku UMKM. Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisata, jumlah UMKM juga semakin meningkat. Tahun 2019 jumlahnya sudah mencapai 12.012 UMKM, jauh mengalami peningkatan dibanding tahun 2017, yakni hanya 9.591 UMKM.
Iapun menyampaikan apresiasi kepada PNM atas capaian tersebut. Menurut mantan Dirut Bank Aceh ini berkembangnya sektor UMKM di ‘Kota Gemilang’ juga tidak terlepas dari peran PNM yang selama ini terus berkontribusi dengan berbagai programnya, seperti program UlaMM dan Mekaar.
Berkembangnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Banda Aceh juga berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.
Diugkapkan Aminullah, terjadi penurunan angka kemiskinan di Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir. Dari 7,72 % pada tahun 2015 turun menjadi 7,22 % pada tahun 2019. Kemudian pengangguran, dari 12 % tahun 2015 turun drastis menjadi 6,92 % pada tahun 2019.
Wali Kota kemudian berharap sinergitas dengan PNM dapat terus meningkat dimasa mendatang.
“Kita siap meningkatkan sinergitas dengan PNM dalam mengembangkan ekonomi masyarakat kecil. Selama ini sudah sangat terbantu. Apa saja program yang bermanfaat utk masyakarat, kita akan dukung,” kata Aminullah.
Dalam pertemuan ini, Wali Kota juga menyinggung soal sistem ekonomi syariah yang akan berlaku di Aceh mulai tahun 2021 sesuai amanah Qanun Nomor 11 Tahun 2018.
Dalam kesempatan ini, pihak PNM yang juga dihadiri Ketua Dewan Pengawas Syariah, Didin Hafifuddin banyak berdiskusi, dimana Aminullah sebagai Ketum MES Aceh dinilai berperan penting dalam menyosialisasikan sistem keuangan syariah ini.
Dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota, Aminullah juga dianggap sukses menerapkan sistem syariah dalam operasional PT Mahirah Muamalah Syariah (MMS), Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dibentuk untuk membantu pembiyaan usaha masyarakat kecil di Banda Aceh.
Pihak PNM sendiri termotivasi dan berharap sistem ini akan menjadi virus yang bisa ditularkan ke seluruh Indonesia.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Komisaris PNM, M Sholeh Amin, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko, M Q Gunadi, Kepala Divisi Unit Usaha Syariah, Ramon Agustus, Pemimpin Cabang UlaMM Aceh, Muhammad Wazir, Regional Manager PNM Mekaar Wilayah Aceh, Agung Utomo dan Koordinator Pengawas PNM Mekaar Wilayah Aceh, Azhari.
Sementara dari jajaran Pemko hadir Kadis PTM-PTSP, Muchlis dan Kasubbag Kerjasama, Penanaman Modal dan Kerjasama Daerah Bagian Adm Perekonomian, Mustawati.[]
