Habanusantara.net - Banda Aceh- Ketua Umum DPP Gatensi Pusat Bambang Rahmadi, mengatakan terkait pekerja kontruksi yang telah bersertifikasi data kongkrit tidak dapat dipastikan berapa jumlahnya.
Namun secara nasional pekerja kontruksi yang bersertifikat dan dibutuhkan pemerintah targetnya masih sangat rendah, yakni baru mencapai 10 persen dari yang ditargetkan.
"Secara nasional tenaga ahli teknik bersertifikat lebih kurang baru mencapai 800 ribu, belum sesuai target yang dibutuhkan pemerintah, yakni 8,5 juta," ujarnya.
Namun secara nasional pekerja kontruksi yang bersertifikat dan dibutuhkan pemerintah targetnya masih sangat rendah, yakni baru mencapai 10 persen dari yang ditargetkan.
"Secara nasional tenaga ahli teknik bersertifikat lebih kurang baru mencapai 800 ribu, belum sesuai target yang dibutuhkan pemerintah, yakni 8,5 juta," ujarnya.
Dikatakan Bambang, saat ini kewenangan yang memberikan sertifikasi terhadap pekerja teknik masih dibawah LPJK.
Namun kata Bambang, sesuai harapan kedepan Gatensi nantinya setelah terakreditasi diwajibkan membuat Lembaga Sertifikasi Profesi. Artinya yang mengeluarkan sertifikasi bagi pekerja kontruksi adanya di asosiasi.
Hal tersebut disampaikannya, ketika menghadiri Musyawarah daerah (Musda) Aceh, Perdana Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi) di Kantor Gapensi Aceh, Kamis, (31/10/2019)
Lanjut Bambang, kedepannya secara undang undang, pekerja kontruksi yang belum besertifikasi tidak dapat melaksanakan/mengerjakan berbagai kegiatan pembangunan. Namun hal itu saat sekarang ini belum dapat diterapkan lantaran aturan tersebut masih bersifat Law asesmen, belum berjalan secara maksimal.
Pembukaan Musda perdana itu juga dihadiri Sekretaris Gatensi Pusat Hardi Benri, Ketua Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Aceh, T Firmansyah, dan perwakilan LPJK Aceh, Efendy Nurzal, serta pengurus Gatensi
Aceh Butuhkan 10 Persen Tenaga Teknik Bersertifikasi
Ketua Gatensi Aceh, Sabri Badrudin, mengatakan secara nasional Aceh membutuhkan 10 persen tenaga teknik yang bersertifikasi. Dan berharap kedepan sesuai target, Gatensi di Aceh dapat terpenuhi dan Gatensi dapat berkontribusi melahirkan tenaga tenaga ahli teknisi bersertifikat secara kualitas.
"Sekarang ini banyak tenaga teknik yang tidak memiliki sertifikasi keahlian. Sehingga banyak sarjana teknik yang mengalami pengangguran karena tidak memiliki sertifikasi keahlian," terang Sabri Badrudin, yang juga anggota DPRK Banda Aceh dari fraksi partai Golkar itu.
Sebelumnya, ketua panitia pelaksana Yudi Kurnia, dalam laporannya mengatakan, Musda Perdana bertema" Dengan Musda I Gatensi Aceh Bertekad Memantapkan Pembinaan SDM Bidang Jasa Konstruksi" turut menghadirkan 50 peserta pekerja konstruksi dari seluruh kabupaten/kota se Aceh.
Musda tersebut juga disertai dengan pemaparan tentang bimtek dan sosialisasi UUJK No 2 Tahun 2017 oleh Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah I (BPKW) Banda Aceh.
Musda perdana itu, dibuka oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Keuangan, Dr Mahyuzar, dan turut dihadiri Sekretaris Gatensi Pusat, Hardi Benri, Ketua Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Aceh, T Firmansyah, dan perwakilan LPJK Aceh, Efendy Nurzal, serta pengurus Gatensi. (dra/edi)
J
