Habanusantara.net, Aceh Timur – Ikatan Pemuda Pelajar Aceh Timur (IPPAT) akan melaksakan Musyawarah Besar (MUBES) pada tanggal 2-3 November 2019 di Banda Aceh, setelah mendapatkan dukungan dari Bupati Aceh timur, H. Hasballah bin H. M Thaib.
Dukungan itu disampaikan oleh Bupati Aceh Timur dalam silaturahmi panitia pelaksana dengan Bupati di komplek Kantor Bupati Aceh Timur, Selasa (21/10/2019).
Bupati Aceh Timur, H. Hasballah bin M Thaib dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa Mahasiswa harus akur dan kompak jangan terprovokasi dengan isu-isu politik yang tidak jelas, mahasiswa harus menjadi agent of change, agar dapat membawa Marwah Aceh ke arah yang lebih baik lagi.
Ketua panitia MUBES IPPAT, Arif Munandar dalam keterangan rilisnya kepada Habanusantara.net, mengatakan sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan pemerintah Aceh Timur dalam menyukseskan MUBES IPPAT 2019.
"Saya sangat bersyukur pemerintah Aceh timur khususnya bapak bupati menyatakan mendukung kegiatan ini, itu berarti pemerintah Aceh timur masih peduli terhadap organisasi kepumudaan Aceh timur yang ada di Banda Aceh," ungkapnya.
Arif Munandar menambahkan, agenda MUBES IPPAT 2019 ini juga di dukung dan diprakarsai oleh 24 kecamatan yang tergabung dalam 10 paguyuban kecamatan diantaranyaHIMASRA,IKAPA,IPPEMRA,IPM, IPMNUSDA,IKMAS,IPMIR,IKAMIM,HIMAPRI,IPEMADA serta asrama IPPAT putra dan IPPAT Putri yang ada di Banda Aceh yang juga menjadi peserta.
Arif Munandar juga berharap "kami juga berharap semua masyarakat, pemuda dan pelajar ikut berpartisipasi dalam menyukseskan agenda ini dan MUBES dapat berjalan dengan damai,demokratis dan sportif," harapnya.
Setelah terjadi dualisme kepengurusan pada tahun 2015 silam, kini kedua kubu sudah melakukan rekonsiliasi dan sepakat untuk bersatu menyelenggarakan MUBES IPPAT demi terwujudnya regenerasi kepemimpinan di organisasi tersebut.
Untuk di ketahui, Pada tahun 2017 juga sudah di agendakan MUBES oleh kedua kubu, namun gagal karena masih ada konflik internal dan belum terwujudnya rekonsiliasi antara kedua belah pihak sehingga tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah Aceh Timur.(*)
