 |
| Menkopolhukam Wiranto dan Mantan Panglima GAM Muzakir Manaf alias Mualem |
HN-JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, akan melakukan pertemuan mantan Panglima GAM, yang juga Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, Selasa, 18 Juni 2019.
Menurut Wiranto, pertemuan seharusnya dilakukan hari ini. Tetapi karena kendala transportasi, akhirnya ditunda besok. Namun tidak disebutkan pukul berapa pertemuan tersebut digelar.
“Sebenarnya pada hari ini saya akan menerima saudara Mualem dari Aceh, saudara Muzakir Manaf dari Aceh tetapi sementara tertunda karena masalah transportasi dan besok rencananya baru akan saya terima,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Senin, 17 Juni 2019.
Wiranto mengatakan, dirinya dengan Muzakir tidak akan membahas mengenai wacana referendum. Melainkan akan melakukan komunikasi rakyat Aceh, dan bagaimana partisipasi masyarakat Aceh dalam melakukan pembangunan nasional.
Menurut Wiranto, polemik mengenai referendum mestinya sudah tidak perlu lagi dibahas. Sebab, Muzakir juga sudah menarik pernyataannya soal referendum, dan dianggap sudah selesai.
“Referendum saya kira sudah selesai, dia juga sudah mencabut pernyataannya, sudah meminta maaf dan itu sudah selesai,” ujarnya.
Saat ini, menurut Wiranto, yang perlu dibahas adalah memgenai persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan lagi masalah referendum.
“Kita mengadakan komunikasi, untuk mengomunikasikan hal-hal yang menyangkut bagaimana partisipasi masyarakat Aceh dalam pembangunan nasional. Saya kira temanya ke arah sana, bukan lagi tentang referendum,” ujar Wiranto.
Sebelumnya, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf, sempat melontarkan wacana referendum Aceh. Namun belakangan dia menarik kembali ucapannya. Ia mengakui wacana referendum yang sempat diucapkannya dalam Haul Hasan Ditiro beberapa waktu lalu itu hanya spontanitas.
“Tentang referendum, hal itu saya lakukan secara spontan dan kebetulan. Saya menyadari bahwa rakyat Aceh cinta damai dan pro NKRI,” ujar Muzakir, Rabu, 12 Juni 2019.
Ia juga menyebutkan Aceh harus lebih maju dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal yang belum sesuai pasca MoU Helsinki akan diperjuangkan sesuai butir-butir MoU ke depan. (vivanews)
Menurut Wiranto, pertemuan seharusnya dilakukan hari ini. Tetapi karena kendala transportasi, akhirnya ditunda besok. Namun tidak disebutkan pukul berapa pertemuan tersebut digelar.
“Sebenarnya pada hari ini saya akan menerima saudara Mualem dari Aceh, saudara Muzakir Manaf dari Aceh tetapi sementara tertunda karena masalah transportasi dan besok rencananya baru akan saya terima,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Senin, 17 Juni 2019.
Wiranto mengatakan, dirinya dengan Muzakir tidak akan membahas mengenai wacana referendum. Melainkan akan melakukan komunikasi rakyat Aceh, dan bagaimana partisipasi masyarakat Aceh dalam melakukan pembangunan nasional.
Menurut Wiranto, polemik mengenai referendum mestinya sudah tidak perlu lagi dibahas. Sebab, Muzakir juga sudah menarik pernyataannya soal referendum, dan dianggap sudah selesai.
“Referendum saya kira sudah selesai, dia juga sudah mencabut pernyataannya, sudah meminta maaf dan itu sudah selesai,” ujarnya.
Saat ini, menurut Wiranto, yang perlu dibahas adalah memgenai persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan lagi masalah referendum.
“Kita mengadakan komunikasi, untuk mengomunikasikan hal-hal yang menyangkut bagaimana partisipasi masyarakat Aceh dalam pembangunan nasional. Saya kira temanya ke arah sana, bukan lagi tentang referendum,” ujar Wiranto.
Sebelumnya, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf, sempat melontarkan wacana referendum Aceh. Namun belakangan dia menarik kembali ucapannya. Ia mengakui wacana referendum yang sempat diucapkannya dalam Haul Hasan Ditiro beberapa waktu lalu itu hanya spontanitas.
“Tentang referendum, hal itu saya lakukan secara spontan dan kebetulan. Saya menyadari bahwa rakyat Aceh cinta damai dan pro NKRI,” ujar Muzakir, Rabu, 12 Juni 2019.
Ia juga menyebutkan Aceh harus lebih maju dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal yang belum sesuai pasca MoU Helsinki akan diperjuangkan sesuai butir-butir MoU ke depan. (vivanews)
