HN-Banda Aceh - Kota Banda Aceh siap menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, DPR, DPRA, dan DPRK 2019. Tempat Pemungutan Suara (TPS), logistik, hingga petugas pengamanan Pemilu dipastikan sudah siap sedia.
Hal tersebut mengemuka dalam program bulanan Bagian Humas Setdako Banda Aceh "Wali Kota Menjawab" yang disiarkan langsung via 10 stasiun lokal dari Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Selasa (16/4/2019).
Mengusung tema "Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019", menghadirkan Wali Kota Aminullah Usman, Kapolresta Trisno Riyanto, Dandim 0101/BS Hasandi Lubis, Ketua KIP Indra Milwady, dan Ketua Panwaslih Afrida sebagai narasumber.
"Alhamdulillah berbagai persiapan sudah kita lakukan, termasuk petugas pengamanan dari unsur Satlinmas dan TNI/Polri sudah siaga. Banda Aceh siap menggelar Pemilu, Rabu 17 April 2019 besok," ungkap Wali Kota Aminullah membuka sesi pertama.
Ia pun mengajak segenap elemen kota untuk ikut menyukseskan Pemilu serentak pertama di dunia yang menggabungkan pemilihan eksekutif dan legislatif. "Harapan kita semua Pemilu besok dapat berlangsung lancar, aman, damai, dan bermartabat sehingga Banda Aceh menjadi barometer suksesnya Pemilu di Aceh," katanya.
"Kepada seluruh warga kota yang sudah mendapatkan surat undangan untuk mencoblos, mulai jam 07.00 hingga 13.00 WIB besok, harap hadir ke TPS. Suara anda akan menentukan pembangunan Indonesia, Aceh, dan Banda Aceh untuk lima tahun ke depan," katanya lagi.
Ketua KIP Indra Milwady menjelaskan sedari Senin (15/4) kemari, logistik Pemilu seperti kotak suara, surat suara, dan tinta untuk 592 TPS yang tersebar di 90 se-Banda Aceh sudah lengkap. "Dan mulai tadi pagi petugas kita sudah gerak untuk mendistribusikannya. Hari ini H -1 Insyaallah semua selesai," ungkapnya.
Ia juga menjelaskan waktu pencoblosan dimulai dari jam 07.00 hingga 13.00 WIB. "Meski begitu, jika sampai jam 1 siang masih ada warga sedang menunggu giliran atau dalam antrian di TPS dan telah dicatat kehadirannya, akan tetap dilayani oleh petugas kita hingga selesai," ungkapnya lagi.
"Kemudian proses penghitungan suara akan kita mulai setelahnya pada hari yang sama. Dan berdasarkan aturan yang baru, proses penghitungan suara paling telat harus selesai 12 jam setelah sehari pencoblosan atau pada hari Kamis 18 April jam 12.00 WIB, dengan syarat proses penghitungannya tanpa ada jeda," jelas Indra.
Di tempat yang sama, Kapolresta Banda Aceh Trisno Riyanto megatakan pihak siap mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019. "Kami sudah menyiagakan personil sebanyak 837 orang. Ditambah dari TNI dan BKO Brimob, total kita punya 1.135 personil untuk mengamankan Pemilu besok. Kemudian juga ada dua anggota Satlinmas di tiap-tiap TPS."
Senada dengan wali kota, ia juga mengajak semua masyarakat agar hadir di TPS untuk menyalurkan hak suaranya. "Kami siap menjamin keamanan warga mulai dari berangkat dari rumah, pencoblosan di TPS, hingga kembali ke rumah," jamin Kapolresta.
"Kami juga mengingatkan agar tidak ada yang menghalang-halangi masyarakat untuk memilih, atau mengancam, atau berniat menggagalkan pemungutan suara. Semua itu ada sanksi hukumnya berupa pidana penjara mulai dua hingga tiga tahun serta denda Rp 24 juta sampai dengan Rp 60 juta rupiah," tegasnya.
Hal tersebut mengemuka dalam program bulanan Bagian Humas Setdako Banda Aceh "Wali Kota Menjawab" yang disiarkan langsung via 10 stasiun lokal dari Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Selasa (16/4/2019).
Mengusung tema "Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019", menghadirkan Wali Kota Aminullah Usman, Kapolresta Trisno Riyanto, Dandim 0101/BS Hasandi Lubis, Ketua KIP Indra Milwady, dan Ketua Panwaslih Afrida sebagai narasumber.
"Alhamdulillah berbagai persiapan sudah kita lakukan, termasuk petugas pengamanan dari unsur Satlinmas dan TNI/Polri sudah siaga. Banda Aceh siap menggelar Pemilu, Rabu 17 April 2019 besok," ungkap Wali Kota Aminullah membuka sesi pertama.
Ia pun mengajak segenap elemen kota untuk ikut menyukseskan Pemilu serentak pertama di dunia yang menggabungkan pemilihan eksekutif dan legislatif. "Harapan kita semua Pemilu besok dapat berlangsung lancar, aman, damai, dan bermartabat sehingga Banda Aceh menjadi barometer suksesnya Pemilu di Aceh," katanya.
"Kepada seluruh warga kota yang sudah mendapatkan surat undangan untuk mencoblos, mulai jam 07.00 hingga 13.00 WIB besok, harap hadir ke TPS. Suara anda akan menentukan pembangunan Indonesia, Aceh, dan Banda Aceh untuk lima tahun ke depan," katanya lagi.
Ketua KIP Indra Milwady menjelaskan sedari Senin (15/4) kemari, logistik Pemilu seperti kotak suara, surat suara, dan tinta untuk 592 TPS yang tersebar di 90 se-Banda Aceh sudah lengkap. "Dan mulai tadi pagi petugas kita sudah gerak untuk mendistribusikannya. Hari ini H -1 Insyaallah semua selesai," ungkapnya.
Ia juga menjelaskan waktu pencoblosan dimulai dari jam 07.00 hingga 13.00 WIB. "Meski begitu, jika sampai jam 1 siang masih ada warga sedang menunggu giliran atau dalam antrian di TPS dan telah dicatat kehadirannya, akan tetap dilayani oleh petugas kita hingga selesai," ungkapnya lagi.
"Kemudian proses penghitungan suara akan kita mulai setelahnya pada hari yang sama. Dan berdasarkan aturan yang baru, proses penghitungan suara paling telat harus selesai 12 jam setelah sehari pencoblosan atau pada hari Kamis 18 April jam 12.00 WIB, dengan syarat proses penghitungannya tanpa ada jeda," jelas Indra.
Di tempat yang sama, Kapolresta Banda Aceh Trisno Riyanto megatakan pihak siap mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019. "Kami sudah menyiagakan personil sebanyak 837 orang. Ditambah dari TNI dan BKO Brimob, total kita punya 1.135 personil untuk mengamankan Pemilu besok. Kemudian juga ada dua anggota Satlinmas di tiap-tiap TPS."
Senada dengan wali kota, ia juga mengajak semua masyarakat agar hadir di TPS untuk menyalurkan hak suaranya. "Kami siap menjamin keamanan warga mulai dari berangkat dari rumah, pencoblosan di TPS, hingga kembali ke rumah," jamin Kapolresta.
"Kami juga mengingatkan agar tidak ada yang menghalang-halangi masyarakat untuk memilih, atau mengancam, atau berniat menggagalkan pemungutan suara. Semua itu ada sanksi hukumnya berupa pidana penjara mulai dua hingga tiga tahun serta denda Rp 24 juta sampai dengan Rp 60 juta rupiah," tegasnya.
