Hal tersebut disampaikannya, kepada seluruh ASN dan non ASN dilingkungan BP PAUD dan Dikmas Aceh, Senin (14/1/2019)
"Sudah saatnya, kita melakukan perubahan pola kerja maupun budaya yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Republik Indonesia, Nomor 52/2014, tentang pedoman pembangunan ZI WBK dan wilayah biokrasi bersih dan melayani dilingkungan instansi pemerintah sebagai dasar hukum," sebut As'ari.
Untuk itu tambah As'ari, saling membutuhkan komitmen bersama dalam mensukseskan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di instansi dibawah Direktorat PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI.
Dikatakannya, perlu tanggung jawab yang besar dalam bekerja dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
As'ari meminta, berkaitan dengan telah dimulainya ZI BWK di BP PAUD dan Dikmas Aceh, aparatur sipil negara harus berhati-hati dalam melaksanakan kinerja.
"Jangan sampai merugikan apalagi tersangkut dengan KKN," tegasnya.
As'ari menghimbau, dalam melaksanakan tugas agar selalu melakukan uraian tugas dan fungsi, termasuk penegakan aturan disiplin, serta kode etik prilaku pegawai dengan sistem ZI WBK .
As'ari optimis, para ASN akan diselamatkan dengan kinerja dalam memberikan rasa aman dan takut bertindak lebih jauh, seperti melakukan praktek KKN, dan sebagainya.
Meskipun peraturan tersebut baru pertama kali diterapkan, maka sudah sepatutnya para ASN lebih mendisiplinkan diri, termasuk dengan membuat rencana kerja maupun target-target yang dicapai pada 2019 ini.
Selanjutnya, Kasubag Umum BP PAUD dan Dikmas Aceh, Muhammad Fadhil, M.Pd, mengingatkan dalam zona integritas menuju wilayah bebas KKN, keuntungan yang dirasakan oleh setiap ASN dalam melakukan kinerja sangat besar, salah satunya kenaikan tunjangan kinerja yang kini telah diberikan kepada semua ASN sebesar 80 persen.
"Satu-satunya BP PAUD dan Dikmas di Indonesia, yang telah menerapkan ZI WBK adalah BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur," terangnya.
Menurutnya, untuk menuju itu tidak mudah, membutuhkan komitmen bersama dan rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Apalagi pola kerja yang dibebankan adalah pola kerja kementerian, karena BP PAUD dan Dikmas, sejak Januari 2017, beralih fungsi menjadi UPT Pusat yang sebelumnya dibawah naungan Dinas Pendidikan Aceh. (Pribadi/hendra)
