HN-Banda Aceh, H. Sudirman atau populer disapa Haji Uma yang saat ini sedang menjabat sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Aceh, kembali maju sebagai calon anggota DPD RI pada pemilu 2019 mendatang.
Hal tersebut terungkap dengan dilakukannya penyerahan dokumen dukungan perseorangan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2019 dikantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Rabu (25/4/2018).
Penyerahan dokumen dukungan Haji Uma untuk kembali maju sebagai calon anggota DPD RI pada Pemilu 2019 mendatang diwakili oleh tim kerja yang dipimpin Muhammad Daud staf ahli anggota DPD RI dan juga sebagai salah seorang penghubung Haji Uma di KIP Aceh sekitar pukul 11.10 WIB.
Muhammad Daud sebagau Leason Officer/Penghubung dari tim kerja H. Sudirman atau Haji Uma kepada media mengungkapkan kedatangannya bersama tim dikantor KIP Aceh bertujuan menyerahkan dukungan KTP yang menjadi syarat maju jalur perseorangan dalam Pemilu 2019 mendatang. Adapun jumlah dukungan KTP yang diserahkan Haji Uma tercatat dalam tanda bukti penerimaan KIP berjumlah sebanyak 4.473 lembar KTP
"Alhamdulillah, tadi pagi secara resmi Haji Uma yang dimandatkan kepada kami telah menyerahkan berkas dukungan kepada KIP Aceh. Sedianya Haji Uma sendiri berencana hadir di KIP Aceh hari ini, namun karena satu dan lain hal tidak dapat berhadir disini", ujar Muhammad Daud.
Muhammad Daud selaku staf ahli mewakili dan atas nama H. Sudirman atau Haji Uma meminta restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Aceh untuk keikutsertaan kembali Haji Uma sebagai calon anggota DPD RI periode dalam Pemilu 2019 mendatang.
Sementara itu Haji Uma mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Aceh yang telah menyerahkan dukungan KTP kepadanya untuk maju kembali sebagai salah seorang calon anggota DPD RI asal Aceh
“Jika masyarakat Aceh masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk maju kembali, InsyaAllah kedepan saya akan bekerja lebih maksimal lagi tentunya” ungkap Haji Uma
Haji Uma juga mengungkapkan masih banyak hal yang harus dilakukan kedepan untuk daerah Aceh, terutama kebijakan-kebijakan terkait daerah dan fungsi pengawasan sebagaimana fungsi DPD RI
“Semoga masyarakat Aceh tidak kecewa dengan kerja kami selama ini dan terus mendukung kami untuk kemajuan Aceh kedepan” ungkapnya lagi[rel]
