 |
| Anggota DPRK Banda Aceh Ismawardi |
Habanusantara.net, Banda Aceh – Anggota DPRK Banda Aceh, Ismawardi mengatakan penilaian keberhasilan kinerja pemerintahan harus dilakukan berdasarkan data dan fakta yang rasional, tidak asal ceplos saja yang seolah itu benar adanya.
“Penilaian Keberhasilan pemerintahan itu harus dengan data dan fakta. Pemerintah Kota bersama DPRK mempunyai dokumen perencanaan Pembangunan yang telah ditetapkan melalui Qanun Kota Tentang RPJMD 2017 - 2022,” kata Ismawardi saat diminta tanggapan terkait HUT Kota Banda Aceh ke 817 dan kritikan yang disampaikan oleh salah satu pengamat di chanel Youtube
Dokumen tersebut, Kata Ismawardi menjadi alat ukur keberhasilan Pemerintah Kota di bawah kepemimpinan Wali Kota Aminullah Usman. Berdasarkan Dokumen tersebut lebih dari 90% capaian kinerja telah terpenuhi. Silahkan dinilai dari dokumen tersebut pintanya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Kota Banda Aceh itu menuturkan, sektor Prioritas Pembangunan Bidang Agama, Ekonomi dan Pendidikan telah dilaksanakan sesuai janji dan komitmen seperti yang tercantum dalam dokumen RPJMD.
Beberapa Indikator Keberhasilan Pembangunan Kota, kata Ismawardi dapat dilihat dari angka Persentase IPM Kota Banda Aceh 85,7 % tertingi di Indonesia dan berada pada peringkat nomor 2 terbaik Indonesia, penduduk miskin turun menjadi 7,61 persen diatas rata-rata. Pengangguran 8,94% terbaik, Angka PDRB Perkapita penduduk Kota Banda Aceh mencapai 78,1% menjadi angka persentase tertinggi di Aceh.
Ismawardi mengatakan, Dalam masa tiga tahun pertama, dari 2017-2019, berbagai misi yang terdapat RPJMD dapat terlaksana dengan relatif lancar. Namun, pandemi COVID dalam masa dua tahun berikutnya sangat berdampak terhadap kelancaran proses pembangunan, yang mana hal ini bukan hanya dirasakan Kota Banda Aceh semata tapi seluruh indonesia dan dunia oleh bencana non alam tersebut.
“Meskipun ditengah Pandemi covid-19, perekonomian warga tetap bertahan dan tumbuh secara signifikan. Hal itu berdasarkan data dari BPS, menunjukkan pertumbuhan Ekonomi Banda Aceh pada tahun 2021 mencapai 5,53 persen dari tahun 2017 3,39 persen. Pertumbuhan tersebut merupakan tertinggi di Aceh,” katanya.
Di sektor Ekomomi, dibawah Kepemimpinan Aminullah telah mendirikan Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muamalah (LKS MM). Ismawardi menuturkan, sepengetahuannya selaku anggota legislatif, para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh lebih mudah mengakses permodalan, dimana yang dulunya masyarakat sangat susah mengakses dan mendapatkan permodalan, sehingga masyarakat memilih renternir.
“Kehadiran LKS Mahirah Muamalah sangat membantu para pelaku UMKM dan memerangi rentenir,” katanya.
Meskipun LKS Mahirah Muamalah ini masih baru, tapi sejauh ini telah berhasil juga memberikan deviden terhadap pemerintah Kota.
Tidak hanya itu, Dimasa kepemimpinan Aminullah Usman, ia juga melihat tidak ada kebijakan pemangkasan tehadap pegawai kontrak sebagaimana yang dilakukan di daerah lain. Ini menunjukkan bukti kepedulian pemerintah kota untuk menyerap tenaga kerja dari sektornya sendiri. “Kalau berbicara objektif boleh menjadi bahan perbandingan dengan daerah lain yang telah mengambil kebijakan memangkas jumlah pegawai kontrak untuk menghematkan anggaran,” tuturnya
Disektor Perparkiran, sebagaimana diketahui, diawal tahun 2021, DPR bersama pemerintah kota telah berhasil mengesahkan qanun perparkiran yang baru, itu sebagai payung hukum awal untuk membenahi perparkiran di Kota Banda Aceh. “Jadi semua itu butuh proses, sejauh ini selaku legislatif kami melihat Banda Aceh telah jauh berjalan baik kedepan dalam penataan perparkiran, “ ujar Wakil Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Perhubungan DPR Kota Banda Aceh.
Terkait dengan masihnya terjadi kemacetan di Banda Aceh, Kata Ismawardi kalau melihat dari sudut pandang kemajuan sebuah kota itu menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. “Kita lihat banda aceh tidak ada perluasan wilayah, sehingga luas jalan masih yang sama, namun jumlah penduduk, pendatang ke Ibu Kota propinsi meningkat, dan kendaraan meningkat. Dari sisi ekonomi ini juga menjadi sektor keberhasilan ekonomi.” sebut Ismawardi lagi.
Ismawardi melanjutkan, DPR tidak tinggal diam dan terus bekerja sesuai dengan amanah rakyat dalam mengawasi pemerintah kota, mengapa kami tidak banyak dalam mengkiritisi pemerintah kota, karena selama ini yang kami awasi banyak yang sudah berjalan baik.
“Selaku wakil rakyat, saya berharap bagi siapapun warga kota banda aceh yang ingin menyampaikan aspirasi atau kritikan dan masukan silakan hubungi langsung saya atau silahkan datang langsung ke DPRK, pada prinsipnya saya siap dan komit untuk memperjuangkan dan menyampaikan apapun aspirasi masyarakat” pintanya[]
