Habanusantara.net- Deli Serdang- Carut marut kinerja penatia pemilihan Kepala Desa Beringin mulai tampak terlihat dari tahapan-tahapan menjelang Pilkades yang akan digelar secara serentak 18 April mendatang.
Terbukti dari pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Pemula (DPP) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini ditentukan. Hasil pantauan awak media dilapangan, sejak Jumat 15/4/2022.
Pihak Panitia Pemilihan Kepala (P2K) Desa Beringin tidak melibatkan Kepala dusun untuk mendata warganya, sehingga tidak diketahui data sebenarnya dari pemilih pemula, pemilih sementata dan pemilih tetap. Ini tidak sesuai yang harapan masyarakat untuk berdemokrasi.
Panitia penyelenggara diduga cacat hukum dalam melaksanakan segala administrasi menjelang pilkades.
Diduga juga pemilihan Ketua P2K Desa Beringin sarat dengan keinginan salah satu calon kades yang punya kepentingan.
Hingga Sabtu 17/4/2022 banyak undangan untuk pencoblosan belum sampai ke tangan pemlik suara, menjelang hari H pada Senin 18/4/2022 mendatang.
Di sangsikan pada hari H pencoblosan mendatang masyarakat yang tidak terdaftar akan berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menanyakan hak suaranya, tentu yang tidak terdaftar akan tetsulut emosi sehingga akan terjadi keributan.
Salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan pada awak media ini Sabtu 17/4, kami sekluarga hingga saat ini belum mendapatkan surat undangan untuk mencoblos.
"Apabila hingga malam ini kami tidak mendapatkan surat undangan pencoblosan, maka besok pagi, kami akan datang ke TPS meminta pertanggungjawaban panitia pelaksana,"ungkap warga.
Karena satu suara kami, menentukan kemajuan Desa Beringin yang kami cintai ini.
"Diduga, ada unsur kecurangan panitia untuk memihak ke salah satu calon yang bisa merugikan calon lain,"ucapnya lagi.
Saya heran, sepertinya panitia pilkades di Desa Beringin ini tidak tau cara kerja atau gimana ya ?.
Warga lainnya juga mengatakan hal yang sama, kami sudah didata, tapi hingga saat ini juga belum mendapat surat undangan tersebut.
Ia meminta kepada panitia pelaksana Pilkades untuk berlaku netral sesuai aturan yang sudah ditetapkan, agar timbul rasa percaya para calon dan masyarakat kepada panitia dalam berdemokrasi.
"Kepada pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait, berikan sanksi tegas kepada panitia penyelenggara dan para calon serta para pengawas yang melakukan pelanggaran dan kecuranangan,"pinta nya.
Pantauan awak media dilapangan Minggu 17/4 beberapa warga membicarakan tentang surat undangan yang belum mendapatkan surat undangan, Balkan ada warga yang sudah meninggal dunia mendapat surat undangan.
Ini bukti panitia pelaksana Pilkades tidak mampu menjalankan tugasnya dalam pesta demokrasi ini. (Akbar)
