 |
Asisten II Sekda Aceh, Ir. Mawardi menyerahkan penghargaan inovasi kepada tiga Kabupaten, Aceh Barat, Bener Meriah dan Bireuen saat mewakili Gubernur Aceh meluncurkan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Rabu (12/1/2022). |
Habanusantara.net, BANDA ACEH – Gubernur Aceh Nova lriansyah, memberikan penghargaan kepada Kabupaten Aceh Barat, Bener Meriah dan Bireuen. Ke tiga kabupaten ini dinilai berhasil mengembangkan inovasi dan pendekatan-pendekatan baru untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, melalui perencanaan dan penganggaran yang inklusif, peningkatan penyediaan layanan, dan melalui inisiatif pengembangan ekonomi lokal.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Nova juga meluncurkan Sistem Informasi Gampong atau SIGAP.
SIGAP dirancang untuk memungkinkan penggunaan data dan informasi dari berbagai sektor dan untuk menghubungkan data dan informasi dari desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.
SIGAP telah terbukti penting untuk memperbaiki tata kelola desa. SIGAP mendukung desa untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran mereka, serta membantu desa menargetkan layanan masyarakat secara lebih tepat sasaran.
Saat ini, SIGAP telah digunakan di Kabupaten Aceh Barat, Bener Meriah dan Bireuen.
Gubernur dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten II Sekda Aceh, Mawardi, mengatakan, kehadiran program seperti KOMPAK sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di Aceh. Menurutnya, usaha untuk mengatasi permasalahan kemiskinan harus dilakukan dengan cara kolaboratif, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja. “Mudah-mudahan kerja sama seperti ini dapat berlanjut dan meluas ke sektor yang lain,” ujar Nova dalam sambutan tertulusnya,, Rabu 12/1/2022.
Beberapa inovasi lain adalah LABKG dan Keperantaraan Pasar. LABKG (Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Gampong) dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat, Bener Meriah dan Bireuen, memobilisasi fasilitator desa untuk membantu warga mendapatkan dokumen kependudukan secara gratis dan tanpa harus pergi ke pusat pemerintahan.
LABKG secara khusus menargetkan lansia dan penyandang disabilitas, agar layanan dasar ini juga memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat tersebut.
Model Keperantaraan Pasar dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat untuk mendukung peningkatan produktivitas usaha mikro. Di Kecamatan Arongan Lambalek, model ini telah membantu sekelompok perempuan pengrajin yang memproduksi kerajinan eceng gondok, untuk mengakses pasar lokal dan global.
Melalui uji coba model, mereka telah mampu mengembangkan keterampilan mereka, meningkatkan alat dan kapasitas produksi, dan memperoleh lisensi serta pembiayaan.
Hasilnya, keanggotaan grup meningkat lima kali lipat dan penjualan tahunan mereka meningkat hampir sepuluh kali lipat. Selain itu, KOMPAK memfasilitasi pembentukan Forum UKM di Aceh Barat, yang berperan untuk mereplikasi model Keperantaraan Pasar di seluruh produsen komoditas lain.
Inovasi-inovasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Bener Meriah dan Bireuen, bersama Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), yang berawal di tahun 2016.
KOMPAK adalah sebuah program kemitraan Pembangunan Pemerintah Indonesia dan Australia yang mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. Pemerintah Aceh, pemerintah ke tiga kabupaten bersama dengan KOMPAK, mengembangkan ide dan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan provinsi dan kabupaten-kabupaten tersebut.
Pemerintah Aceh dan beberapa Kabupaten/Kota bersama KOMPAK, dalam beberapa tahun terakhir, telah melaksanakan berbagai program dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
Dalam hal ini, Pemerintah Aceh telah mengintegrasikan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui 15 Program Unggulan Aceh Hebat yang dikaitkan dengan 10 Misi Pembangunan Aceh.
Salah satu upaya untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh.
Sebagai tindak lanjut untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Aceh juga telah menetapkan Kerangka Dasar dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh melalui Pergub Aceh Nomor 21 tahun 2020 yang memuat beberapa kebijakan, diantaranya Strategi dan Program Kerja Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh, Pelaksana Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh, Sasaran dan Lokasi serta Data dan Sistem Informasi.
“Kebijakan tersebut hendaknya menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan di Aceh dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan,” kata Nova.
Counsellor for Human Development Section, Kedutaan Besar Australia, Dan Woods, mengatakan, dirinya telah menyaksikan kerja KOMPAK dengan pemerintah kabupaten dalam penyediaan layanan, keperantaraan pasar dan tata kelola pemerintahan desa. “Saya juga berkeliling ke beberapa daerah yang terkena dampak tsunami 2004, yang mengingatkan saya akan ketangguhan masyarakat Aceh, Saya terkesan dengan hasil kerjasama dan upaya pemulihan besar-besaran yang dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan setelah tragedi itu,” kata dia.
Woods juga menyampaikan, kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Aceh melalui Program KOMPAK, telah membantu menanggulangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan dengan meningkatkan penyediaan layanan kepada masyarakat dan memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal.
Penghargaan ini diberikan dalam Forum Inspirasi Aceh, sebuah acara yang digagas oleh Pemerintah Aceh bersama KOMPAK untuk mempromosikan dan membagikan manfaat dan praktik baik inovasi inovasi di Aceh.
Forum Inspirasi Aceh ini mengusung tema “Inovasi dan Sinergi dalam Penanggulangan Kemiskinan Menuju Aceh Hebat.”
Forum Inspirasi diharapkan menginspirasi kabupaten/kota lainnya di Aceh agar mereplikasi inovasii inovasi tersebut untuk mengatasi tantangan atau persoalan serupa.
Selain Gubernur Aceh, acara ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas. Counsellor for Human Development Section, Kedutaan Besar Australia; Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan, Ditjen PDP Kemendesa POTT; Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, BAPPENAS; Bupati Aceh Barat, Bupati Bireuen dan Plt. Bupati Bener Meriah. []
