Habanusantara.net, Banda Aceh - Elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) makin moncer. Terbukti, AHY masuk dalam urutan ke-2 calon presiden (capres) terkuat elektabilitasnya hasil survei terbaru Centre For Indonesia Strategic Action (CISA).
Partai Demokrat pun ikut melejit masuk dua besar partai dengan elektabilitas tertinggi.
Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa dalam rilisnya, Jumat (3/9/2021) menyebutkan, AHY berada di peringkat ke-2 untuk capres dengan elektabilitas tertinggi.
“Di posisi ke-2, masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terus menunjukkan konsistensi kenaikan elektabilitasnya dengan meraup 16,83 persen,” tulis Herry.
Dijelaskannya, selain AHY, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga menunjukkan peningkatan elektabilitas yang signifikan. Sedangkan, Ketum Partai Gerindra yang kini menjadi menteri pertahanan, Prabowo Subianto mengalami penurunan.
“Airlangga Hartarto meraih 7,58 persen disusul Ridwan Kamil 5,92 persen, Sandiaga Uno 5,08 persen, Muhaimin Iskandar 5 persen, Puan Maharani 3,67, Prabowo Subianto justru menunjukkan penurunan elektabilitas dari bulan Mei 2021 dan hanya mendapatkan 10,08 persen. Yang tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 12,17 persen,”urainya.
Sementara itu, untuk posisi puncak partai politik (parpol), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini masih menguasai peta elektoral di Indonesia. PDI-Perjuangan justru menunjukkan kenaikan elektabilitas sejak survei sebelumnya dan mendapatkan 24,58 persen.
“Kenaikan elektabilitas juga membuat Partai Demokrat konsisten di peringkat ke-2 dan meraih 18,75 persen. Hal yang sama juga menguatkan kembali Partai Golkar di posisi ke-3 yang meraup 14,25 persen serta Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan 10,67 persen,” tegas Herry.
Diberitakan sebelumnya, hasil survei CISA pada tiga bulan lalu, Juni 2021, elektabilitas AHY mencapai 15,51 persen. Itu melampaui elektabilitas partainya sebesar 13,22 persen.
Dalam rilisnya (3/6/2021), CISA menempatkan AHY sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi ke-2 setelah Anies Baswedan (19,2%). Hal itu membuat elektabilitas Partai Demokrat naik di urutan ke-2 setelah PDI-P (18,91%).
Survei dilaksanakan pada 27 Mei-1 Juni 2021, dengan wawancara langsung pada 1.600 responden di 34 provinsi yang dipilih dengan multi stage random sampling. Margin of error 2,85% dengan tingkat kepercayaan 95%.
“Anies, AHY, Ganjar, Prabowo dan Erick menempati lima besar elektabilitas tertinggi dari yang lainnya. Kita cek ulang di lima besar daerah yang basis sampelnya terbesar juga,” tukas Herry.
Hasilnya, ungkap pria yang juga pengamat politik itu, di Jawa Timur, Ganjar, AHY dan Prabowo cukup kuat elektabilitasnya. Dominasi Ganjar masih sulit ditumbangkan di Jateng. Sedangkan Anies, Prabowo dan AHY memimpin di Jabar.
Praktis Ganjar tumbang di DKI Jakarta karena responden cenderung memilih Anies, AHY dan Erick Tohir. “Tetapi, di Sumut, peluang keterpilihan baik Anies, AHY dan Ganjar cukup proporsional serta sisanya ada nama Prabowo dan Erick Tohir,” Herry menerangkan.
Terpisah, menanggapi hal tersebut, pengamat politik Adi Prayitno mengingatkan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk “terkunci” pada angka elektabilitas tertentu. “Politik masih bergerak dinamis karena itu angka elektabilitas masih bisa berubah-ubah. Apalagi, lembaga-lembaga survei berbeda-beda dalam melakukan sampling, mengumpulkan data dan menarik analisa. Jangan terpaku pada angka elektabilitas, lebih baik cermati trennya,” ungkap Adi.
Ia mengakui bahwa tren elektabilitas Partai Demokrat dan Ketum AHY memang sedang tinggi. “Mereka diuntungkan oleh clear victory dalam kasus upaya kudeta kepemimpinan PD, baik secara politik maupun hukum,” cetus Adi.
Di sisi lain, AHY memiliki posisi yang unik. “Dia masih muda, memimpin partai besar, menunjukkan kepemimpinannya yang tegas dan cekatan, selama krisis kudeta baik ke dalam maupun keluar,” tandas Adi.
Sebagai tokoh di luar pemerintahan, imbuh Adi, AHY mempunyai keleluasaan tersendiri untuk pergi ke daerah-daerah, menemui berbagai tokoh dan kalangan serta bersikap kritis pada pemerintah tanpa perlu bermusuhan dan berlawanan.