Banda Aceh - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK( Banda Aceh mendorong Baitul Mal Kota agar melakukan inovasi-inovasi dalam mengelola zakat, baik terobosan dalam penghimpunan maupun penyalurannya. Dengan adanya terobosan itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem pengelolaan zakat di Banda Aceh.
"Kita menyarankan untuk memperbaiki regulasi yang ada agar lebih maksimal lagi pengelolaan zakat serta meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM agar semakin akuntabel, transparan, profesional, dan kredibel,” kata Musriadi Aswad SPd MPd, Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, kepada media ini, di ruang kerja, Jumat (29/1/2021).
Menurut politisi PAN ini, inovasi program pengelolaan zakat sangat penting dilakukan, karena sangat erat kaitannya dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Musriadi melanjutkan, inovasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mengembangkan zakat digital. Misalnya, dengan memanfaatkan media sosial yang banyak untuk membangun kesadaran masyarakat dalam berzakat.
“BMK Banda Aceh juga bisa memanfaatkan teknologi pembayaran digital dan layanan big data untuk menyasar para muzakki atau wajib zakat dan calon muzakki potensial, sekaligus menjalin kerja sama dengan stakeholder lainnya,” tuturnya.
Anggota DPRK daerah pemilihan Kecamatan Ulee Kareng dan Syiah Kuala, lebih lanjut menjelaskan, untuk meningkatkan pendapatan zakat sejatinya perlu meyakinkan para muzakki untuk membayar zakat ke Baitul Mal. Amil harus mampu membuat para muzaki tertarik dan mengajak mereka dengan pesan-pesan yang baik.
"Kita menyarankan kepada Baitul Mal kota Banda Aceh harus mampu menawarkan program-program yang menarik, kreatif, dan inovatif. Baitul Mal harus menjadi lembaga profesional, karena Muzakkir akan percaya kepada lembaga-lembaga yang profesional," katanya
Meskipun target PAD dari zakat meningkat setiap tahunnya kata Musriadi, tetapi dinilai masih sangat jauh dari potensi yang ada. “Jadi semakin banyak zakat yang terkumpul, seharusnya banyak masyarakat yang terbantu dan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran di Banda Aceh. Ini harus menjadi perhatian pengelola zakat agar para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat tepat,” demikian Musriadi Aswad SPd MPd, Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh.(Adv)
