Habanusantara.net, BANDA ACEH - Wakil Ketua I DPR Kabupaten Aceh Utara, Hendra Yuliansyah bersama Anggota Komisi V (lima) berkunjung ke Dinas Sosial Aceh, Selasa (16/3/2021).
Kunjungan itu dilakukan dalam rangka membahas sinergitas pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Utara.
Turut hadir Kepala Dinas Sosial Aceh Utara, Zulkarnain bersama sejumlah pejabat eselon pada dinas yang dipimpinnya.
Tiba di Dinas Sosial Aceh, para rombongan disambut oleh Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial, Isnandar, bersama Kabid Pemberdayaan Sosial, Abdul Jabar, Kabid Linjamsos Sya`baniar, Kabid Penanganan Fakir Miskin, Fachrial, dan sejumlah pejabat eselon III di Aula Dinas Sosial Aceh.
Isnandar memimpin pertemuan itu mewakili Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah yang pada waktu bersamaan berhalangan untuk ikut serta pada kegiatan tersebut.
“Pertama sekali kami menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada Dinas Sosial Aceh yang telah menerima kami Komisi V DPRK Aceh Utara dan Dinas Sosial Aceh Utara,” ujar Hendra Yuliansyah usai pertemuan.
Hendra menuturkan, keperluan mereka berkunjung ke Dinas Sosial Aceh yang pertama adalah ingin mengetahui program dan kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020 yang lalu, kemudian intervensi apa saja oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh untuk tahun 2021, serta apa rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh terkait penanganan kemiskinan di Aceh Utara.
Dari hasil pertemuan tersebut, menurut Hendra Yuliansyah ternyata telah banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh di Kabupaten Aceh Utara, bahkan sampai ke daerah terpencil pun sudah ada penanganannya.
“Namun harapannya tentu saja program yang telah terlaksana pada tahun 2020 dan akan terlaksana pada 2021 ini akan berlanjut dan lebih meningkat lagi di masa-masa yang akan datang,” ujar Hendra.
Hendra menuturkan, pihaknya baik DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sangat berharap agar sinergitas antara Dinas Sosial Aceh dengan Kabupaten Aceh Utara dalam menekan angka kemiskinan terus berjalan.
Sebagaimana diketahui, kata Hendra, bahwa jumlah rumah tangga miskin di Aceh itu banyak sekali yang dilahirkan dari Aceh Utara, sehingga sangat diharapkan sinergitas Dinas Sosial Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Dengan sinergitas antara Dinas Sosial Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, harapannya permasalahan sosial di Aceh, khususnya di Aceh Utara dapat selesaikan secara bersama-sama.
“Ini upaya kita (DPRK) juga mencari solusi setelah kemarin pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) dimana Aceh Utara yang jumlah penduduk miskin paling banyak di Aceh. kita mencari solusi untuk menekan kemiskinan di Aceh Utara, sehingga Aceh Utara bisa keluar dari zona bahaya kemiskinan Aceh,” harapnya.
Sementara itu Isnandar mengapresiasi kunjungan tersebut ke Dinas Sosial Aceh. Menurut Isnandar dengan adanya kunjungan seperti ini maka akan memudahkan pihaknya di Dinas Sosial Aceh dalam mensinergikan program-program pembangunan kesejahteraan dalam hal ini Aceh Utara.
Sebab, kata Isnandar, dengan adanya sinergitas maka saat ada program-program yang belum dilaksanakan oleh kabupaten, dapat dilaksanakan oleh provinsi, tentunya harus merujuk pada kewenangan masing-masing yang sudah diatur.
Begitupun dengan program-program pembangunan kesejahteraan sosial lainnya yang memiliki peluang untuk dikaitkan dengan kabupaten/kota tertentu, artinya tidak hanya semata-mata mengandalkan sumber APBK dan APBA, tapi juga sumber anggaran yang tidak mengikat seperti APBN, dan sumber-sumber dana yang tidak mengikat lainya seperti dari sumber CSR perusahaan.
Untuk program sosial yang bersumber dari APBN kata Isnandar, ada Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang juga telah lama berjalan di Aceh Utara, yang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan.
“Nanti tinggal kita mensinergikan, kemudian kita bisa melihat apa kekurangannya, kok angka kemiskinan tidak berubah, padahal program-program yang bersumber dari APBA dan APBN telah disalurkan,” kata Isnandar.
Dari situ, kata Isnandar, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi agar program-program pemberdayaan dan pembangunan kesejahteraan sosial menjadi program-program yang bisa dilaksanakan masyarakat.
“Seperti bantuan usaha ekonomi produktif (UEP). Jadi UEP itu betul-betul bisa menjadi pemberdayaan pada masyarakat miskin, jangan hanya pemerintah ngasih bantuan tapi bantuannya tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu kita juga berharap agar masyarakat juga mau berusaha untuk bisa terbebas dari kemiskinan,” jelas Isnandar.[]
