Habanusantara.net| Banda Aceh – Wakil ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Ismawardi meminta kepada semua pihak untuk tidak mencari panggung terkait kelanjutan pembangunan Proyek IPAL Gampong Pande,Kota Banda Aceh.
"Jangan mencari panggung dengan polemik kelanjutan pembangunan IPAL Gampong Pande. Semua pihak harus melihat secara objektif,"kata Ismawardi, kepada media ini, Rabu (3/3/2021)
Ismawardi mengatakan, pemerintah Kota Banda Aceh kembali melanjutkan pembangunan IPAL Gampong Pande yang sebelumnya sempat tertunda itu setelah ada hasil kajian yang dilakukan oleh Yayasan Warisan Aceh Nusantara (WANSA) yang diketuai Dr. Husaini Ibrahim juga setelah ada kesepakatan bersama.
" Kelanjutan proyek IPAL itu bukan karena keinginan bapak Aminullah Usman. Tapi hasil kesepakatan bersama, termasuk dari DPRK Banda Aceh, dan hasil penelitian dari Yayasan Warisan Aceh Nusantara (WANSA) yang diketuai Dr. Husaini Ibrahim yang menjadi rujukan keputusan itu" ujar Ismawardi lagi.
Kesepakatan itu terjadi dalam rapat bersama yang digelar pada Selasa, 3 Februari 2021 lalu dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, T Samsuar, Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh T Arif Khalifa, Sekda Amiruddin dan Kepala Bappeda Weri.
Kemudian hadir juga, Kadis Perkim Rosdi, Kadis Pariwisata Iskandar, Kepala BPPW Aceh, Sekcam serta Muspika Kutaraja, Tim Arkeologi USK, TACB Banda Aceh, BPCB Aceh, Keuchik Gampong Pande Amiruddin, Pewaris Kerajaan dan para tokoh masyarakat.
ia mengatakan, pembangunan IPAL dan Jaringan Air Limbah Domestik Kota Banda Aceh dilanjutkan dengan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Gampong Jawa, Gampong Pande dan pihak terkait lainnya.
Kelanjutan proyek tersebut kata Ismawardi, berdasarkan hasil penelitian dari Yayasan Warisan Aceh Nusantara (WANSA) yang diketuai Dr. Husaini Ibrahim yang menjadi rujukan dari Keputusan Bersama untuk kelanjutan pelaksanaan proyek itu.
Pasca dilakukan penelitian dan pemetaan, Walikota justeru tidak gegabah memutuskan dan menyerahkan keputusan tersebut melalui rapat bersama yang melibatkan multipihak.
“Setelah dibahas secara detail ternyata hasil penelitian dan pemetaan yang dilakukan oleh para pakar menunjukkan bahwa situs sejarah dan budaya tersebut terdapat pada titik zona I gampong Pande, sementara pembangunan IPAL yang akan dilanjutkan berada pada titik kedua,” katanya.
Bahkan Walikota, Kata Ismawardi dengan kearifan dan kepeduliannya juga meminta jikapun IPAL ini dilakukan kelanjutan pembangunan oleh kementerian PUPR maka harus didampingi oleh ahli sejarah dan ahli dari cagar budaya, tidak lepas tangan begitu saja.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Banda Aceh ini, munculnya polemik pembangunan IPAL Gampong Pande, Banda Aceh akhir-akhir ini terkesan cenderung mengedepankan hal yang sangat subjektif dan jauh dari fakta sesunggunya, sehingga terkesan adanya upaya untuk mengganggu stabilitas politik dan pembangunan dan mendiskreditkan Walikota Banda Aceh saat ini belaka.
“Semestinya yang harus dilakukan adalah tabayyun dan meminta klarifikasi bukan menuding secara subjektif, sehingga suatu persoalan benar-benar sesuai fakta sesungguhnya," ujar Ismawardi lagi.
Ismawardi menambahkan, persoalan dasar yang mencuat akhir-akhir ini bahkan sebelum nya juga demikian adalah ditemukannya situs sejarah dan budaya di beberapa titik gampong pande kemudian beberapa pihak justru tanpa melakukan cek and richek langsung melemparkan kesalahan kepada Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman.[ismail]
