Habanusantara.net-Banda Aceh/ Aliran sungai Krueng Aceh yang berada di Gampong Jawa, Kota Banda Aceh, saat ini terlihat semakin dangkal akibat menumpuknya material pasir di kawasan muara, dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi itu, mengakibatkan boat nelayan pencari ikan yang keluar masuk ke Lampulo selama ini terkendala bahkan terancam saat melewati mulut Kuala yang begitu dangkal disamping ombak dan angin kencang.
Untuk membantu kelancaran para nelayan mencari ikan menggunakan boat, mantan Panglima Laot Lhok Krueng Aceh, Sofyan Andip, yang saat ini menjabat sebagai penasihat panglima laot, telah meminta bantuan kepada pemerintah melalui instansi terkait.
Pria yang akrab disapa Wak Yan itu mengungkap, dirinya sudah menyampaikan kendala tersebut kepada beberapa pihak terkait. Kemudian, ia bersama lembaga adat pun mencoba membantu nelayan dengan mengerahkan alat berat berupa Beko untuk mengeruk material pasir yang menumpuk di sekitar muara.
Sebelum melakukan pengerukan, Wak Yan mengaku telah mengirim surat kepada instansi terkait sebagai tembusan, termasuk PolAirud Polda Aceh. Hal itu dilakukan demi kemaslahatan masyarakat dan nelayan, termasuk boat penumpang asal Pulo Aceh yang setiap harinya masuk dan mendarat di pelabuhan Lampulo.
Tapi, baru 3 hari melakukan pengerukan pasir, pihaknya mengaku dihentikan oleh pihak Polairud Lampulo, karena dianggap melanggar aturan dengan memperjualbelikan pasir hasil pengerukan.
Tak terima karena dihalangi membantu nelayan, penasihat Panglima Laot Lhok Krueng Aceh itu mengadu kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Kota Banda Aceh.
Sebab, menurut Wak Yan, dirinya bersama perangkat lembaga adat Panglima Laot bekerja untuk memudahkan masyarakat nelayan, yang selama ini membutuhkan bantuan pengerukan, tapi belum ada yang turun tangan membela kepentingan para nelayan.
Saat konferensi Pers di salah satu Warkop yang berada di Lampaseh Kota, Banda Aceh, Jumat 18 September 2020, Wak Yan didampingi Kepala Perwakilan YARA Banda Aceh, mengaku dirinya bersama lembaga panglima Laot punya tugas memperhatikan kepentingan nelayan.
Karena itulah, lembaga adat Panglima Laot Lhok Krueng Aceh berinisiatif mengerahkan bantuan berupa alat berat untuk mengeruk tumpukan pasir yang berada di sekitar muara Krueng Aceh.
Pantauan YARA di lokasi, tampak dua alat berat sedang diparkir di pinggir tanggul karena menunda pengerukan usai dilarang oleh Polairud. "Kita berharap kepolisian tidak melarang, tapi membantu untuk kemudahan nelayan," harap Wak Yan.
Selama ini, kata tokoh adat Laot itu, terdapat sekitar 200 unit boat nelayan terdiri dari 117 boat ukuran di atas 30 GT, dan sekitar 40 unit lebih boat kecil. Menurut penuturan Wak Yan, sebagian dari nelayan mengeluh akibat muara Krueng Aceh sudah sangat dangkal dan membahayakan.
"Kedangkalan sekitar 1 meter. Seharusnya butuh 3 meter lebih untuk bisa keluar masuk boat nelayan di muara. Makanya kita berharap kepolisian mendukung upaya kita ini demi nelayan. Kita juga diberikan tugas untuk mementingkan kehidupan nelayan," jelasnya.
Wak Yan mengungkap bahwa pasir yang dikeruk di sekitar muara Krueng Aceh itu memang dijual kepada sejumlah pihak, untuk membayar alat berat yang dipekerjakan dalam kegiatan pengerukan tersebut.
"Tapi kita tidak mematok harga. Kita terima berapa yang dibayar oleh orang yang meminta pasir tersebut. Kemudian uangnya kita pergunakan membayar alat berat. Ada juga kita ambil uang itu untuk kita beli tanah gunung yang digunakan untuk masjid," ungkapnya.
Dia menuturkan, saat ini upaya pengerukan distop sementara oleh aparat Airud. "Padahal ini bakti sosial, kita tidak melakukan kutipan apa-apa. Kita ada buat surat tembusan pemberitahuan kepada pihak Balai dan pihak terkait lainnya," ujarnya.
Lembaga adat berharap, aparat membantu agar pengerukan tersebut bisa kembali berjalan lancar demi kepentingan masyarakat nelayan, bukan menghambat pengerukan, karena sangat penting demi keselamatan nelayan maupun boat Pulo Aceh yang merapat ke Lampulo setiap harinya.
YARA Bakal Tuntut Pemerintah
Sedangkan Ketua Perwakilan YARA Banda Aceh, Yuni Eko Hariyatna atau Haji Embong, meminta aparat tidak menghambat upaya dan itikad baik dari lembaga Panglima Laot untuk membntu masyarakat.
"Penegak hukum harus tahu bahwa tanah dan air yang ada di negeri ini memang milik negara. Tapi jangan lupa, semu itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," tegas Embong.
Menurut Haji Embong, dirinya sebagai bagian dari yayasan yang mengadvokasi rakyat Aceh, sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Wak Yan bersama lembaga adat Panglima Laot, karena berniat memudahkan nelayan.
"Kita justru butuh pemimpin dari orang-orang seperti ini, yang mau memikirkan nasib rakyat. Untuk apa juga ada Gubernur, Bupati, Wali Kota, kalau masalah muara ini tidak beres. Apa yang dilakukan oleh lembaga adat ini justru tugas dari Wali Kota, kenapa harus dihambat?," ujarnya.
Haji Embong juga meminta kepada lembaga dan instansi terkait, agar tidak tutup mata melihat kondisi yang dihadapi nelayan saat ini. "Mereka butuh bantuan Pemerintah. Pemerintah harus hadir dan serius memperhatikan persoalan seperti ini, jangan anggap remeh. Ini soal keselamatan jiwa manusia," jelasnya.
Dia bahkan mengancam, akan menuntut Pemerintah kalau saja ada musibah yang memakan korban jiwa di muara tersebut. "Saya pastikan, kami YARA akan menuntut Pemerintah atas kelalaiannya kalau sampai menimbulkan korban jiwa," tegasnya.()
