Habanusantara.net, Banda Aceh - Rapat Kerja antara Dinas Pendidikan Aceh dengan Komisi VI DPR Aceh yang berlangsung pada Senin (11 05/2020) di Ruang Komisi VI DPR Aceh membahas beberapa hal. Salah satunya terkait dengan kekurangan Guru Kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan di Aceh.
Hal itu disampaikan oleh Ilham Akbar, ST salah satu anggota Komisi VI DPR Aceh dari Fraksi Golkar kepada media melalui siaran pers di Banda Aceh.
Menurut Ketua Alumni SMK Negeri I Bireuen ini, banyaknya guru SMK yang sudah memasuki masa pensiun (sejak 2016) mengakibatkan adanya kekurangan untuk guru produktif, khususnya pada jurusan-jurusan tertentu.
"Kondisi kekurangan guru ini tidak bisa di biarkan dan harus ada langkah antisipasi, salah satunya dengan cara pengangkatan umum, CPNS dan pengangkatan guru kontrak, atau mengirim alumni SMK berprestasi untuk di didik menjadi guru melalui ikatan dinas," tegas Ilham.
Dia juga menambahkan, pengadaan guru (mulai tahun 2010) ternyata banyak yang tidak menguasai ilmu keguruan dikarenakan diangkat dari sarjana non keguruan.
"Banyak guru SMK yang diangkat tidak memenuhi standar keguruan, karena diambil dari Sarjana non keguruan, jadi kedepan harus diperbanyak Diklat Guru produktif sesuai jurusan," ujarnya.
Dalam Rapat Kerja yang dihadiri oleh seluruh kompenen Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Drs. Rachmad Fitri HD, MPA selaku mitra kerja Komisi VI tersebut, Ilham Akbar juga mempertanyakan efektifitas penggunaan anggaran pendidikan.
Mengingat 20% dana pendidikan yang diwajibkan oleh undang-undang dan tidak boleh dipangkas untuk penangangan Covid 19, sudah seharusnya mutu pendidikan ditingkatkan.
"Kita juga meminta agar peralatan praktek SMK harus di upgrade dan di update, hampir semua peralatan di SMK khususnya jurusan otomotif sudah ketinggalan zaman, padahal kita sudah masuk ke era industri 4.0 seperti saat ini," minta Ilham tegas.
Tidak hanya itu, Ilham juga meminta agar Dinas Pendidikan Aceh mengalokasikan dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang bersumber dari APBA.
"Padahal kita punya Otsus, tapi informasi yang saya dapatkan cuma Aceh satu-satunya daerah yang tidak mengalokasikan BOSDA, ini ironis," tutupnya.
Menyikapi masalah yang disampaikan Ilham Akbar, Drs. Rachmat Fitri HD, MPA selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh merespon dengan baik dan akan menindaklanjutinya.
"Akan kita tindak lanjuti segera," balasnya.[]
