-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Dewan Harap Dana Desa Mampu Wujudkan Gampong Mandiri

27 Februari 2020 | Februari 27, 2020 WIB | Last Updated 2020-02-27T03:59:48Z

Haba Nusantara.net, Banda Aceh – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Isnaini Husda, mengharapkan  kepada aparatur gampong di Banda Aceh agar  pengelolaan dana desa dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehingga kucuran dana tersebut tidak sia – sia dilakukan pemerintah  dan mampu menjadikan gampong mandiri. Hal ini disampaikan Isnaini Husda, saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  di Kantor Camat  Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (26/02/2020).  

Isnaini Husda menyempaikan Musrenbang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Ini juga sangat penting untuk menata disisi bangunan dan yang paling penting adalah pembangunan yang partisipatif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat gampong atau stakholder yang ada di kecamatan itu.

“Begitu juga dana desa  dalam hal ini kami harap dapat dikelola dengan sebaik - baiknya karena dana ini merupakan sarana menuju pada gampong yang mandiri,” kata Isnaini Husda di hadapan para kechik se Kecamatan Syiah Kuala.

Menurut Isnaini, pihaknya tidak mengetahui sampai kapan program dana desa ini dikucurkan pemerintah pusat, namun Isnaini menekankan selama anggaran tersebut  ada  supaya dipergunakan dengan sebaik mungkin.  

Serta mendorong dana desa ini diperuntukan lebih pada  pemberdayaan ekonomi atau pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), yang nantinya akan menjadi sumber Pendapatan bagi gampong. Suatu saat ketika dana ini tidak bergulir lagi akan menjadi sebuah aset yang menjadikan gampong  mandiri tidak lagi tergantung pada dana pemerintah.

Isnaini menambahkan dalam setipa desa itu ada perioritas pembangunan yang tidak mungkin di tampung dengan anggaran  dari dana desa, kemudian itu akan di usulkan melalui Musrenbang kecamatan. 

Perioritas pembangunan yang diusulkan oleh setiap gampong  yang bersifat mendesak harus menjadi perhatian pemerintah untuk diakomodir melalui alokasi  APBK,  melalui anggaran yang tersedia di pemerintah Kota Banda Aceh. 

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRK lainya, yaitu Tuanku Muhammad, Buyamin, Heri Julius dan sejumlah SKPK, para kepala dewa.[]
close