HN-Banda Aceh, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Aceh diminta bersinergi dalam membangun Negeri, khususnya propinsi Aceh. Akuntansi ini adalah ilmu yang berlaku secara global dan dibutuhkan semua negara dalam rangka mempertanggung jawabkan keuangan negara yang akuntabel dan transparansi.
Hal itu dikatakan Plt Gubernur Aceh Dalam sambutannya usai pelantikan Pengurus IAI Wilayah Aceh di Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan RI, Rabu (3/4/2019). Ia berharap agar organisasi IAI bisa ikut bertanggung jawab dalam membangun negeri yang sekarang dalam memperbaiki rapor Pemerintah daerah masih belum banyak angka yang menunjukkan yang baik.
"Organisasi IAI ini seharusnya punya kontribusi besar pada membantu pemerintah, agar angka itu lebih baik dari tahun ke tahun mudah-mudahan keberadaan nya bisa lebih melekat dengan bersinergi dalam membangun propinsi Aceh," harap Plt Gubernur Aceh yang juga politisi parah Demokrat Aceh.
Tambahnya, kehadiran IAI Aceh dapat bersinergi dalam membangun Negeri, khususnya propinsi Aceh, termasuk bersinergi dalam hal lainnya termasuk masuk ke Desa. Pemerintah mengharapkan keterlibatan IAI dalam upaya mewujudkan pelaporan dana desa yang transparan dan akuntabel. Ini merupakan aspek penting dalam menciptakan good and clean government.
“Kami berharap IAI dapat membimbing para Keuchik dan aparat desa lainnya agar bisa membuat pelaporan dana desa sesuai standar,” kata Nova.
Bagi aparatur desa ini, kemampuan pelaporan ini sangat penting, tak hanya untuk mencatat dan melaporkan dana desa, tapi juga dana-dana dan aset lainnya, seperti bengkok (tanah inventaris yang diperuntukkan bagi kepala desa) atau pun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selama ini, aparat desa nyaris tak tersentuh oleh akuntansi sehingga kondisi transparansi dan akuntabilitasnya sangat memprihatinkan.
“Dengan adanya akuntansi desa yang dikawal oleh para akuntan dari IAI, kami berharap tidak ada lagi penyelewengan dana desa karena pencatatan dan pelaporannya dilakukan sesuai standar yang berlaku, yang nantinya setelah diaudit BPK tidak ada temuan yang berarti,” tutur Nova Iriansyah.
Sementara itu, ketua IAI Aceh Nadirsyah kepada media mengatakan, IAI akan melibatkan diri terhadap pelaporan Dana Desa, hal itu dilakukan sesuai dengan intruksi dari IAI pusat untuk melakukan jemput bola.
“Insya Allah kami dalam waktu dekat akan menyusun program kerja untuk membantu bendahara desa dalam mengelola keuangan desa, nanti akan kita tentukan daerah mana yang akan kita turun,” kata Nadirsyah.
Ia menjelaskan, Ikatan Akuntan Indonesia merupakan organisasi profesi memiliki beberapa bidang, salah satunya bidang akuntansi sektor publik atau pemerintahan, jadi kita memberikan kontribusi besar kepada mereka.
Dalam rangka mewujudkan good government (pemerintahan yang baik) dan cleen government(pemerintahan yang bersih) di pemerintahan, IAI adalah melakukan pelatihan bagi akuntan pemerintah, itu yang disebut pendidikan prosesional berkelanjutan, akuntan pemerintah itu akan dilatih bagaimana membuat pengelolaan keuangan daerah dan mempertanggung jawabkan keuangan daerah, karena suatau saat mereka itu akan diperiksa pertanggungjawaban keuangan daerah.
Dalam hal menyusun laporan keuangan dana desa, IAI Aceh sudah menyampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dapat melibatkan Organisasi Profesi ini dalam hal pengelolaan anggaran desa, karena IAI melihat masih banyaknya keuchik yang selalu mengalami kesulitan dalam proses membuat pertanggung jawaban keuangan desa.
"Kita ingin bantu bendahara desa karena kita sayang dengan Keuchik kita yang mengalami kesulitan dalam hal membuat laporan pertanggungjawaban jawaban, seperti selama ini banyak sekali kepala desa terkena kasus akibat anggaran desa yang ia kelola," ujar Nadirsyah.
Ia mengungkapkan, IAI wilayah Aceh juga pernah survey ke beberapa kabupaten di Aceh, banyak daerah mengharapkan bantuan dari akuntan dalam aspek keuangan desa itu, terkait hal itu, IAI akan melibatkan diri secara aktif kedepan kalau sudah ada lampu hijau pak Gubernur dan akan bersinergi dengan program kerja IAI Wilayah Aceh.
"Insya Allah kita akan membuat pelatihan bagi bendahara desa dan itu akan berdampak pada keuangan desa akan akuntabel dan transparansi, dengan demikian maka akan terwujudnya good and Cleen government," pungkas Ketua IAI Aceh itu()
