HN-Banda Aceh - Wali Kota Aminullah Usman meluncurkan Buku Analisis Belanja Publik Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Banda Aceh, Jumat (15/03/19) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.
Ikut hadir bersama Wali Kota Aminullah, Wakil Wali Kota Zainal, Kepala Bappeda Azhari serta sejumlah SKPK lainnya. Hadir juga Kepala Unit Advokasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Arif, Sekretaris Eksekutif Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Aceh Hasrah dan beserta jajarannya.
Di Indonesia, pemerintah telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai upaya pengendalian penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan koordinasi antar SKPK dan memperkuat peran dari TKPK tersebut untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
"Peran TKPK menjadi semakin penting, mengingat kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan (maupun ujung tombak) pemerintah pusat di daerah," kata Aminullah.
Dalam sambutannya, Aminullah menyampaikan terimakasih kepada Wakil Walikota Banda Aceh Zainal, selaku ketua TKPK Kota Banda Aceh.
"Sebagai wali kota saya sangat berterimakasih atas kontribusi Bapak Wakil dan kepada Tim Analisis yang telah konsisten mengikuti berbagai kegiatan bersama TNP2K dan TKP2K Aceh dalam menghasilkan Buku ini."
Kata Aminullah, menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat statistik (BPS), ada tingkatan nasional total angka kemiskinan 10,6 persen, di Aceh 15,92% dan di Banda Aceh mengalami penurunan sebesar 0,66 persen yakni dari 7,44% (2017) menjadi 6,78% (2018), sedangkan angka pengangguran tingkat nasional 5,5%, di Aceh 6,57% dan Banda Aceh juga menurun 0.46 persen yakni 7,75%(2017) menjadi 7,29%(2018).
"Dari data ini Pemko menunjukan upaya dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Banda Aceh, tujuan pemerintah adalah bagaimana terciptanya kesejahteraan masyarakat," ujar Aminullah.
Ikut hadir bersama Wali Kota Aminullah, Wakil Wali Kota Zainal, Kepala Bappeda Azhari serta sejumlah SKPK lainnya. Hadir juga Kepala Unit Advokasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Arif, Sekretaris Eksekutif Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Aceh Hasrah dan beserta jajarannya.
Di Indonesia, pemerintah telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai upaya pengendalian penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan koordinasi antar SKPK dan memperkuat peran dari TKPK tersebut untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
"Peran TKPK menjadi semakin penting, mengingat kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan (maupun ujung tombak) pemerintah pusat di daerah," kata Aminullah.
Dalam sambutannya, Aminullah menyampaikan terimakasih kepada Wakil Walikota Banda Aceh Zainal, selaku ketua TKPK Kota Banda Aceh.
"Sebagai wali kota saya sangat berterimakasih atas kontribusi Bapak Wakil dan kepada Tim Analisis yang telah konsisten mengikuti berbagai kegiatan bersama TNP2K dan TKP2K Aceh dalam menghasilkan Buku ini."
Kata Aminullah, menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat statistik (BPS), ada tingkatan nasional total angka kemiskinan 10,6 persen, di Aceh 15,92% dan di Banda Aceh mengalami penurunan sebesar 0,66 persen yakni dari 7,44% (2017) menjadi 6,78% (2018), sedangkan angka pengangguran tingkat nasional 5,5%, di Aceh 6,57% dan Banda Aceh juga menurun 0.46 persen yakni 7,75%(2017) menjadi 7,29%(2018).
"Dari data ini Pemko menunjukan upaya dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Banda Aceh, tujuan pemerintah adalah bagaimana terciptanya kesejahteraan masyarakat," ujar Aminullah.
Ciri-ciri orang miskin di kota ini pendapatannya 600 ribu kebawah, rumahnya kecil, tidak punya akses listrik dan air, tidakk sekolah. Miskin tidak jauh dari pengannguran, karena pengangguran bisa menjadi miskin dan kriminalitas akan terjadi," tambahnya.
"Ini adalah upaya kita menurunkan angka kemiskinan, dengan melatih skill, dengan adanya kerjasama dengan pihak bank yang memberikan solusi pinjaman kecil, menggenjot sektor wisata untuk memberdayakan ekonomi warga serta mendatangkan investor dalam pembangunan, ini akan menciptakan lapangan pekerjaan." terang mantan dirut Ban Aceh ini.
Kota Banda Aceh selama ini terus berupaya melakukan kerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam rangka replikasi model advokasi belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan di Banda Aceh. Output dari hasil replikasi ini adalah Buku Analisis Belanja Publik untuk Penanggulangan Kemiskinan.
"Buku ini haruslah menjadi salah satu acuan bagi kita, karena buku ini memperlihatkan bagaimana cara melakukan identifikasi masalah kemiskinan di setiap bidang, serta memperlihatkan bagaimana mencari akar masalah kemiskinan untuk dilakukan intervensi," ujar Aminullah.
Kota Banda Aceh menjadi salah satu dari tiga daerah yang menjadi model advokasi belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan, adapun daerah lainnya yaitu Jawa Tengah dengan Kab Brebes dan Sumatera Barat dengan Kab Pasaman Barat.
"Ini adalah upaya kita menurunkan angka kemiskinan, dengan melatih skill, dengan adanya kerjasama dengan pihak bank yang memberikan solusi pinjaman kecil, menggenjot sektor wisata untuk memberdayakan ekonomi warga serta mendatangkan investor dalam pembangunan, ini akan menciptakan lapangan pekerjaan." terang mantan dirut Ban Aceh ini.
Kota Banda Aceh selama ini terus berupaya melakukan kerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam rangka replikasi model advokasi belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan di Banda Aceh. Output dari hasil replikasi ini adalah Buku Analisis Belanja Publik untuk Penanggulangan Kemiskinan.
"Buku ini haruslah menjadi salah satu acuan bagi kita, karena buku ini memperlihatkan bagaimana cara melakukan identifikasi masalah kemiskinan di setiap bidang, serta memperlihatkan bagaimana mencari akar masalah kemiskinan untuk dilakukan intervensi," ujar Aminullah.
Kota Banda Aceh menjadi salah satu dari tiga daerah yang menjadi model advokasi belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan, adapun daerah lainnya yaitu Jawa Tengah dengan Kab Brebes dan Sumatera Barat dengan Kab Pasaman Barat.
