HN-Banda Aceh, Dalam rangka mengantisipasi semakin berkembangnya revolusi Industri 4.0, Bappeda Aceh hasilkan kesepakatan bersama dalam menyikapi dengan suatu persiapan yang matang, dan mau tidak mau harus siap menghadapi lanjunya revolusi 4.0 ini. Hal itu dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Azhari, SE, MSi kepada wartawan, di hermes palace, Banda Aceh, Rabu (5/12/2018).
Azhari mengatakan AES 2018 digelar untuk merespon tren revolusi Industri 4.0 dalam kerangka pembangunan ekonomi Aceh, hal ini sesuai dengan tema AES yaitu "Aceh Smart Province: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Berbasis Pengetahuan".
Untuk mengantisipasi semakin berkembangnya industri 4.0 itu, beberapa hal sudah disepakati untuk ditindak lanjuti yaitu dengan cara memperkuat sumber daya manusia (SDM), memperkuat infrastuktur untuk industri digital dan memperkuat regulasi.
"Pada SDM ini yang perlu diperkuat pada karakternya, steam sehingga ada semangat kemudian kearifan lokal, selanjutnay Bappeda akan membuat roadmab, ada roadmab yang harus disiapkan sehingga secara terencana tentu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan bersama," jelas azhari.
Ia menambahkan, yang hari ini hadir dalam forum AES 2018 ini sudah melakukan persamaan persepsi diantara pemerintah, karena revolusi industri ini merupakan suatu keniscayaan yang harus disikapi dengan suatu persiapan yang matang, tegas azhari lagi.
"Revolusi Industri 4.0 adalah suatu keniscayaan dan harus kita pahami dengan baik sehingga kita bisa mengikut perkembangan dari revolusi industri itu," pungkas Azhari.
Selain itu, Bagaimana Revolusi 4,0 ini mempengaruhi perekonomian di level mikro dan makro, hingga desain masterplan ekonomi dan keuangan syariah Aceh.
Ia mengatakan, Dalam konteks Aceh, revolusi industri merupakan tantangan, sekaligus memberi solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang tengah dihadapi. Selain itu, Aceh Juga masih memiliki persoalan yang belum selesai, diantaranya ketergantungan ekonomi yang tinggi dengan daerah lain, dan rantai ekonomi yang panjang serta tidak berpihak pada kesejahteraan petani.[]
