HN-Banda Aceh - Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Rahmad Raden, menyebutkan dirinya akan meneruskan seluruh aspirasi para guru honorer K2 yang berunjuk rasa ke Kantor Gubernur, Selasa 30/10/2018.
"Plt Gubernur sedang berada di Korea Selatan untuk mendampingi para guru yang mengikuti program pemagangan. (Nanti) saya akan sampaikan aspirasi bapak/ibu semua ke Pak Plt Gubernur," kata Rahmad Raden saat menerima perwakilan demonstran.
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat Setda Aceh itu, para demonstran menyampaikan keluh kesahnya. Mereka meminta pemerintah memberikan peluang pengangkatan mereka dari pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Namun demikian, Rahmad meminta agar para pegawai honorer itu tidak terpengaruh dengan calo-calo yang mengimin-imingkan dapat memperjuangan pengangkatan mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil. "Baru- baru ini begitu marak penipuan yang terjadi dengan iming-iming bisa meloloskan PNS, hingga tertipu ratusan juta," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Aceh, Abdul Qahar, mengatakan bahwa Badan Kepegawaian Aceh hampir tiap tahun selalu menyurati kepada kementerian terkait nasib honorer K2.
Pemerintah Aceh, kata Abdul Qahar, tidak memandang sebelah mata terhadap tenaga kerja honorer. Hanya saja yang mempunyai wewenang untuk mengangkat PNS adalah Pemerintah Pusat.[]
Namun demikian, Rahmad meminta agar para pegawai honorer itu tidak terpengaruh dengan calo-calo yang mengimin-imingkan dapat memperjuangan pengangkatan mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil. "Baru- baru ini begitu marak penipuan yang terjadi dengan iming-iming bisa meloloskan PNS, hingga tertipu ratusan juta," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Aceh, Abdul Qahar, mengatakan bahwa Badan Kepegawaian Aceh hampir tiap tahun selalu menyurati kepada kementerian terkait nasib honorer K2.
Pemerintah Aceh, kata Abdul Qahar, tidak memandang sebelah mata terhadap tenaga kerja honorer. Hanya saja yang mempunyai wewenang untuk mengangkat PNS adalah Pemerintah Pusat.[]
