HN-Banda Aceh, Pekerjaan peningkatan drainase gampong bersumber Dana National Slump Upgrading Program (NSUP) yang merupakan bantuan dana investasi kota bebas kumuh (kota ku) yang merupakan program pemerintah pusat dan dilaksanakan secara swadaya mengundang banyak keluh kesah masyarakat gampong karena dinilai dalam tekniks pelaksanaannya tidak profesional sehingga telah mengganggu aktifitas warga yang hendak menggunakan sarana jalan disekitar pembangunan drainase tersebut dikarenakan pengerukan bekas sidemen lumpur dan limbah air selogan tersebut ditumpukan diatas pinggiran badan jalan hingga berhari-hari.
"Seharusnya para pekerja tersebut memilki teknis dan planing dalam melakukan pekerjaan, " ujar warga, gampong Mulia dan gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, kepada habanusantara.com, Selasa (26/9)
Menurut warga sekitar, selama pekerjaan drainase berlangsung, mereka tidak dapat beraktifitas dengan lancar serta harus meletakan/ memakirkan kendaraan roda dua maupun roda empatnya dilokasi rumah penduduk lainnya yang tidak terkena dampak dari pembangunan drainase tersebut.
Seharusnya kata warga, sebelum dikerjakan pihak pekerja maupun para pendamping dari instansi terkait serta koordinator gampong yang ditugaskan mengawasi pembangunan drainase itu menjalani fungsinya dengan baik.
"Malah ini terkesan dibiarkan menumpuk dipinggir badan jalan termasuk material, seperti pasir yang akan digunakan sebab sangat mengganggu sarana transportasi kami hingga berhari- hari," paparnya.
Kami sangat berharap instansi terkait yang diberikan kewenangan penuh dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus benar- benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara serius karena ini juga menyangkut khalayak orang banyak.
"Jangan terkesan tutup mata seolah tidak tahu atau bersikap masak bodoh yang pada akhirnya merugikan banyak pihak," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan salah seorang ketua Badan Kemakmuran Masyarakat (BKM) gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, disebut sebut Nida Djoened, ketika dikonfirmasi lewat telepon seluler dan whatshAp berkali-kali tidak menjawab, begitupun kepala dinas PUPR kota Banda Aceh, Ir Jalaluddin.()
