HN-Banda Aceh, Dalam rangka mewujudkan Aceh Hebat harus di awali dengan perencanaan yang tepat, dan di awali oleh perbaikan sejak perencanaan di mulai, hal tersebut di katakan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2019, di Gedung DPRA, Senin (16/4/2018).
Irwandi dalam sambutanya menyampaikan dalam Musrembang 2018 ini akan mewujudkan APBA yang berkualitas menuju Aceh Hebat.
Pemerintah Aceh melalui Bappeda telah memperbaiki pola pelaksanaan musrenbang di tahun ini. Di mana, musrenbang telah melewati tahapan persiapan yang juga diisi oleh forum konsultasi publik, pra pelaksanaan dan pelaksanaan musrenbang, paparnya
“Kami yakin, Aceh Hebat tidak akan terwujud jika tidak diawali pola perbaikan sejak perencanaan,” ungkap Irwandi.
Dalam Musrenbang 2019 nanti Di mana seluruh usulan harus melalui proses musrenbang 2018. “Seluruh stakeholder tidak boleh menyampaikan proposal di luar forum musrenbang,” jelasnya di depan didepan seluruh peserta musrembang.
Semua usulan program harus diimput e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting. Hal itu untuk memastikan tidak adanya usulan kegiatan baru yang terindikasi dan dipersepsikan sebagai titipan atau penumpang gelap.
Selanjutnya, semua usulan program dan kegiatan, baik yang disusulkan kabupaten/kota, SKPA hingga aspirasi masyarakat harus selaras dengan tema dan prioritas pembangunan Aceh tahun 2019.
“Dengan demikian kita harap APBA 2019 bisa menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Aceh yang saat ini belum tertanggulangi secara tuntas,” kata Irwandi.
Sementara Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Prof. Zudan Arief Fakhrulloh, meminta agar musrenbang yang dibahas bersama tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi substansial. Apalagi pengangguran di Aceh yang mencatat angka lebih dari 14 persen.
“RKP kita harus bisa membaca ke depan. Artinya masalah saat ini bisa dilihat dengan pendekatan saat ini,” kata Zudan.
lanjutnya lagi, Semua hal, harus dimulai dengan perencanaan yang matang.
Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Muhammad Arif Tasrif, meminta agar pemangku kepentingan untuk memanfaatkan data secara lebih banyak. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun harus berdasarkan bukti di lapangan.
Selanjutnya, untuk menanggulangi kemiskinan juga dibutuhkan komitmen dukungan politik. Hal itu menjadi syarat atau kunci untuk penanggulangan kemiskinan.
Muhammad Arif juga berharap program-program yang disusun lewat Musrenbang RKPA 2019 ini berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Sehingga, kata dia, kemiskinan dan pengangguran di Aceh berkurang.[ismail]
