HN - Banda Aceh - Rabu (21/3/2018), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kota Banda Aceh 2019 resmi dimulai. Mengusung tema "Wujudkan Strategi
Pembangunan Secara Lebih Terarah, Terpadu, serta Bersinergi Antar Sektor",
acara yang berlangsung di aula balai kota ini dibuka oleh Wali Kota Banda Aceh
Aminullah Usman.
Dalam sambutannya, Aminullah menyebutkan pembangunan Banda Aceh
dan Aceh pada umumnya masih sangat tergantung pada APBK, APBA, dan APBN. “Tapi
kota-kota lain misalnya Bandung sudah tak terlalu memikirkannya, mereka fokus
pada pengembangan sektor ekonomi riil maupun non riil seperti perdagangan.”
“Penguatan ekonomi Banda Aceh dapat kita lakukan melalui bidang
perdagangan, ekonomi kreatif, kelautan, dan pariwisata. Jika sektor-sektor ini
digarap dengan optimal maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan
begitu, kita berharap pelan-pelan dapat keluar dari ketergantungan APBK, dan
memang pada akhirnya harus kita akhiri ketergantungannya termasuk dari APBA dan
APBN.”
Wali kota juga mengungkapkan keyakinannya jika Banda Aceh fokus
mengembangkan sektor pariwisata maka akan dapat mempercepat pembangunan
ekonomi. “Ini juga merupakan ‘jalur cepat’ untuk mengatasi persoalan kemiskinan
dan pengangguran yang masih ada di kota kita.”
“Semua daerah di Indonesia saat ini sedang menggalakkan sektor
pariwisatanya. Dengan sendirinya APBK juga akan bertambah melalui peningkatan
PAD. Mari kita bahu-membahu untuk memajukan sektor wisata di Banda Aceh, namun
tetap dalam bingkai syariah pastinya,” ajak wali kota.
Di hadapan para stakeholder kota yang hadir, ia
turut menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan hadir sebuah Mal Pelayanan
Publik di Banda Aceh. “Kami sudah teken komitmennya dengan Menpan RB, dan Banda
Aceh telah ditetapkan sebagai pilot project bersama 14
kabupaten/kota lainnya di Indonesia.”
“Untuk lokasi Mal Pelayanan Publik ini, kita akan manfaatkan gedung
Pasar Aceh di Jalan Diponegoro. Dengan beragam pelayanan publik terpadu yang
kita pusatkan di sana, tentu akan ikut mendongkrak aktivitas ekonomi di pasar
kebanggaan rakyat Aceh tersebut,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, wali kota mengingatkan agar Musrenbang yang
akan dibahas secara lintas sektoral dan melibatkan segenap elemen kota ini
dapat sejalan dengan visi misi pemerintahannya dengan tiga pilar utamanya
(agama, ekonomi, pendidikan), dan juga RPJMD Banda Aceh. “Pilih dan
prioritaskan program yang tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat untuk
memajukan kota kita tercinta ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala
Bappeda Banda Aceh Gusmeri menyebutkan tujuan pelaksanaan
Musrenbang ini adalah untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah
provinsi.
“Selanjutnya
mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat
kepada pemerintah daerah pada Musrenbang Kecamatan, sekaligus mempertajam
indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana ditetapkan
dalam RPJMD,”
Tujuan yang tak kalah penting, sambungnya, untuk mendapatkan
masukan guna penyempurnaan rancangan awal RKPK yang memuat prioritas
pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD dan
informasi mengenai kegiatan nantinya.
Peserta Musrenbang Banda Aceh 2019, sambungnya lagi, diikuti
lebih kurang 250 orang yang terdiri dari unsur Ketua/Anggota DPRK Banda Aceh, para
kepala SKPK, Camat beserta para Keuchik, pimpinan Perguruan Tinggi, LSM,
Organisasi Profesi, Orsos, Ormas serta Perwakilan Dunia Usaha serta stakeholder lainnya. [rel]
.jpg)
