*Minta Pemerintah Cari Solusi
 |
| Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar bersama Anggota Komisi II Ilmiza Sa'aduddin Djamal saat sidak Gudang Indomaret, Kamis (10/2/2022) [Foto/Muna] |
Habanusantara.net, Banda Aceh – Komisi II DPR Kota Banda Aceh sidak ke sejumlah Ritel di Kota Banda Aceh.
Sidak yang dipimpin Ketua Komisi II Aiyub Bukhari bersama sejumlah Anggota, Ikut juga Ketua DPRK Farid Nyak Umar menyasar ke beberapa tempat, yaitu Suzuya Mal di Seutui, distributor minyak curah di Lampaseh, Indomaret Gampong Mulia Banda Aceh, dan Gudang Indomaret di Krueng Cut.
Ketua Komisi II DPRK Aiyub Bukhari mengatakan, sidak yang dilakukan hari ini merupakan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Ia dari Komisi II DPRK bersama Pimpinan dan dinas terkait langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisinya.
 |
| Ketua DPRK Farid Nyak Umar saat sidak minyak goreng di sebuah ritel di Banda Aceh, Kamis (10/2/2022) [Foto/Muna] |
"Setelah menginspeksi beberapa tempat, diketahui jika stok minyak goreng di pasaran sangat terbatas dan harganya juga sangat tinggi. Harga di pasaran juga dinilai cenderung liar," ungkap Aiyub.
Terkait dengan kelangkaan Minyak Goreng di Kota Banda Aceh, Ketua komisi II itu meminta pemerintah segera mencari solusi secepat mungkin.
“Karena itu kami berharap kepada pemerintah untuk mencari solusi secepat mungkin untuk menyahuti keluhan masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng ,” kata politisi partai Demokrat.
Ia juga berharap kepada pihak grosir agar jangan melakukan spekulasi harga di luar subsidi pemerintah. Apalagi saat ini sudah menjelang bulan Ramadan sehingga kebutuhan terhadap minyak goreng juga meningkat. Oleh karena itu perlu ada solusi segera dari pemerintah, baik di level kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat.
Hal senada juga dikatakan Ilmiza Saaduddin Djamal. Ia meminta para distributor untuk berempati kepada masyarakat sehingga tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan dalam kondisi ini.
Minyak goreng yang langka dan harganya yang melambung tentu akan mengganggu kestabilan usaha masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi lemah yang memiliki usaha kecil seperti penjual gorengan.
“kita berharap kepada semua pihak untuk duduk bersama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk berdiskusi, dan merekomendasi bagaimana langkah-langkah konkret dibuat oleh pemerintah sehingga masyarakat betul-betul tidak terbebani lagi untuk membeli minyak goreng dengan harga premium,”’ pungkasnya Ilmiza (Irwan)
