“Pembangunan ruas jalan ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat di dua Kabupaten, apalagi jika dilihat Akses jalan penghubung dari Wilayah Hulu Aceh Timur menuju ke Aceh Tamiang sangat memprihatinkan”, ungkap Mursil dengan penuh kekecewaan.
“Apalagi Wilayah Hulu sana, sebagiannya masih masuk dalam kategori daerah terpencil, sehingga jika jalan penghubung dibangun geliat ekonomi akan berkembang pesat disana dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat”, katanya lagi.
Ia juga katakan, pembangunan proyek ini jika terealisasi tidak hanya akan menguntungkan pihak Aceh Tamiang saja melainkan kedua Kabupaten akan merasakan manfaat yang sangat besar.
“Sebagai contoh, masyarakat akan lebih mudah membawa hasil pertaniannya dari Wilayah Hulu ke Ibu Kota Kabupaten dengan jarak tempuh yang relatif lebih singkat”, sebutnya lagi.
“Intinya, saya sangat menyesalkan keputusan yang diambil oleh DPRA, karena pembangunan Infrastruktur jalan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat terpencil di Wilayah Hulu Tamiang dan Pembangunan jalan ini merupakan Impian masyarakat agar mudah terkoneksi dengan wilayah-wilayah lainnya”, ujar mursil mengakhiri.
Diketahui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sepakat membatalkan Kontrak Proyek Multiyears (tahun jamak) 2020-2022 terhadap 12 proyek dan pengawasan di 9 Kabupaten/Kota di Aceh dengan pagu RP 2,65 triliun melalui Sidang Paripurna kemarin (22/7).
Khusus Kabupaten Aceh Tamiang, yang masuk dalam Proyek Multiyears adalah ruas jalan penghubung Wilayah Hulu Aceh Timur ke Aceh Tamiang mulai dari Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur melewati Kecamatan Bandar Pusaka, Kecamatan Sekerak hingga ke Kecamatan Karang Baru yang merupakan Ibu Kota Aceh Tamiang. (3ndrik)
