Haba Nusantara.net, Banda Aceh - Pasca banjir yang melanda Banda Aceh 8 Mei lalu, Pemko Banda Aceh menggelar rapat membahas terkait langkah-langkah penanganan jangka panjang.
Rapat ini sebagai tidak lanjut dari hasil rapat Forkopimda yang yang digelar 11 Mei lalu di pendopo.
Sekdakota, Ir Bahagia DiplSE memimpin rapat, Senin (18/5/2020) di Ruang Rapat Sekda, Gedung B Kompleks Balai Kota Banda Aceh.
Selain dihadiri Asisten II Bachtiar, rapat ini diikuti para Kepala SKPK seperti Kadis PUPR Jalaluddin, Kadis Perkim Rosdi, Kepala Bappeda Weri, akademisi dari Unsyiah, konsultan, unsur dari Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) serta pihak Balai Wilayah Sungai (BWS).
Pada rapat ini kemudian mencuat ide pembangunan banjir kanal selatan sebagai salah satu upaya penanganan banjir kedepan.
Dengan curah hujan intensitas tinggi seperti yang terjadi 8 Mei lalu, Foodway Krueng Aceh yang selesai dibangun tahun 1993 silam tidak mampu menampung air yang disebabkan curan hujan tinggi dan banjir kiriman. Pembangunan Floodway ini dulunya untuk membagi air, yakni 60 % untuk Floodway sendiri dan 40 % untuk Krueng Aceh. Sistem ini kemudian tidak berjalan pasca musibah Gempa dan Tsunami tahun 2004 karena Floodway mengalami sedimentasi dari material dibawah laut. Akibatnya saat banjir terjadi aliran air lebih banyak ke Krueng Aceh.
Selain ide pembangunan banjir kanal selatan, juga dibahas pembagian zonasi drainase menjadi 8 zona yang didasarkan pada sub DAS. Dengan zonasi ini, penanganan banjir nantinya bukan hanya di wilayah Kota Banda Aceh saja, tapi juga dilakukan upaya penanganan dari hulu.
Pengelolaan sistem drainase secara berkelanjutan juga menjadi salah-satu hal yang dibahas pada pertemuan ini.
Poin-poin dari rapat ini, Pemko Banda Aceh akan membuat prioritas dan segera menyurati Pemprov dan Pemerintah Pusat agar untuk dipertimbangkan. Karena pembangunan banjir kanal selatan merupakan pekerjaannya dibawah Pemerintah Pusat, yakni dibawah Kementerian melalui Balai Wilayah Sungai.[]
