HN- Banda Aceh- Direktorat Jenderal politik kementerian dalam negeri republik Indonesia bekerjasama dengan Kesbangpol Aceh mengadakan Forum pemantapan karakter dan wawasan kebangsaan di Kyriat Muraya Jl. Teuku Moh. Daud Beureuh No.5 Gampong Laksana Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Senin (25/03/19).
Forum pemantapan karakter dan wawasan kebangsaan itu mengangkat tema" penguatan karakter dan wawasan kebangsaan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Kegiatan tersebut dihadiri 80 peserta dari berbagai unsur baik pemerintah, akademisi, lembaga dan tokoh masyarakat Aceh.
Direktur Jenderal politik dan pemerintahan umum Soedarmo dalam pidato tertulis yang dibacakan oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Dr. Prabara Eka Soesanta, S, Sos, MSi, mengatakan dinamika kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dewasa ini menjadi penting untuk dicermati, oleh karna itu besarnya pengaruh budaya, pandangan hidup, sistem ekonomi yang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat dunia, dan perlu disadari bahwa pengaruh kehidupan global tidak sepenuhnya sesuai dengan tata nilai bangsa Indonesia.
"Pengaruh ini sulit dicegah sebagai akibat dari kemajuan teknologi imformasi dan komunikasi serta transportasi yang memungkinkan untuk mengunggah secara muda berbagai informasi dari segala penjuru dunia tanpa penyaring dari media maya." sebutnya.
Menurut Soedarmo, dunia saat ini diwarnai oleh persaingan keras serta berciri saling ketergantungan sangat tinggi menyangkut kepentingan - kepentingan ideologi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
"Semua itu merupakan tatangan yang harus dihadapi bersama oleh segenap komponen bangsa, " ujarnya.
Oleh karena itu tambah Soedarmo, perlu dibangun ketahanan nasional yang tangguh yang dijiwai dan disemangati oleh suatu kesadaran kebangsaan sebagai landasan moral pengabdian bagi generasi bangsa Indonesia.
Dikatakannya, hasil survey terkait dengan ketahanan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri tahun 2019, yang melibatkan 1200 responden dengan metode multistage random sampling, untuk mengetahui pemahaman pancasila yaitu 73,50% responden hapal pancasila dan 26,50% tidak hapal pancasila dengan sebagian besar yaitu 70,29% diantaranya mengetahui pancasila dengan benar.
Sebagai pembanding survei nilai - nilai kebangsaan yang dilakukan oleh badan pusat statistik dan disampaikan kepala unit kerja Presiden pemantapan ideologi pancasila (UKP-PIP) pada tanggal 24 Juli 2017 yang lalu, menyatakan 100 orang Indonesia terdapat 18 orang yang tidak tahu judul lagu kebangsaan Republik Indonesia.
Kemudian 24 orang dari 100 orang di Indonesia tidak hafal sila - sila pancasila dan 53 persen orang Indoneesia, tidak hafal lirik lagu kebangsaan.
Data tersebut menunjukan bahwa terkait wawasan kebangsaan harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab terhadap nasib bangsa saat ini dan dimasa mendatang.
"Sudah saatnya, pemerintah dan semua pemangku kepentingan sudah harus segera melakukan upaya nyata dan terorganisir terencana secara sistematis dan terukur untuk melakukan langkah pemantapan kembali nilai - nilai kebangsaan kepada seluruh komponen bangsa demi menanggulangi terkikis habisnya rasa dan semangat kebangsaan dalam generasi bangsa Indonesia, yang disebabkan oleh dampak negatif yang timbul dalam proses reformasi serta pengaruh negatif dari nilai - nilai yang ada pada bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yang sangat bersejarah tanggal 17 April 2019, pemilihan umum serentak pertama kali dalam sejarah pemilu Indonesia, yaitu pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan.
Untuk itu, Direktur Jenderal Politik dan pemerintahan umum Soedarmo, melalui direktur bina ideologi karakter dan wawasan Kebangsaan Dr.Prabawa Eka Soesanta,S. Sos, MSi, mengajak kepada semua masyarakat untuk dapat ikut serta dalam menyukseskan pemilu yang jujur adil serta demokratis.
"Pemilu akan membentuk pemerintahan negara yang akan bekerja mewujudkan cita - cita dan tujuan negara dan menjaga keberlangsungan pemerintah sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Pilihan boleh beda tetapi persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap terjaga," pungkasnya.(Pri)
