HN-Banda Aceh | Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Rabu (6/3/2019) membuka musyawarah ulama Kota Banda Aceh di Gedung IT Learning Center Banda Aceh. Musyawarah ini digelar dengan agenda memilih Ketua dan anggota MPU Kota Banda Aceh masa khidmat 2019-2024.
Turut hadir pada musyawarah ini, Wakil Wali Kota, Zainal Arifin, Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H M Daud Zamzamy, Kapolresta, Kombes Pol Trisno Riyanto, Kankemenag Kota, Amiruddin dan sejumlah anggota Forkopimda Banda Aceh lainnya.
Aminullah berharap musyawarah ini dapat terbentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPu) Kota Banda Aceh yang representatif dan perannya dapat berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 2 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh, yaitu sebagai fungsinya memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.
Kata Wali Kota, keberadaan MPU sangat penting, karena ulama merupakan pengayom umat, sehingga keberadaannya diperlukan untuk memberikan nasehat dan fatwa.
"Apalagi jika kita melihat kembali sejarah Aceh, ulama mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan. Adat bak poteu Meureuhom, hukom bak Syiah Kuala adalah hal yang sering terdengar di Aceh kiranya merupakan pertanda bahwa sejak jaman kesultanan Aceh, Ulama berperan sebagai pemberi fatwa,” kata Aminullah.
Turut hadir pada musyawarah ini, Wakil Wali Kota, Zainal Arifin, Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H M Daud Zamzamy, Kapolresta, Kombes Pol Trisno Riyanto, Kankemenag Kota, Amiruddin dan sejumlah anggota Forkopimda Banda Aceh lainnya.
Aminullah berharap musyawarah ini dapat terbentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPu) Kota Banda Aceh yang representatif dan perannya dapat berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 2 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh, yaitu sebagai fungsinya memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.
Kata Wali Kota, keberadaan MPU sangat penting, karena ulama merupakan pengayom umat, sehingga keberadaannya diperlukan untuk memberikan nasehat dan fatwa.
"Apalagi jika kita melihat kembali sejarah Aceh, ulama mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan. Adat bak poteu Meureuhom, hukom bak Syiah Kuala adalah hal yang sering terdengar di Aceh kiranya merupakan pertanda bahwa sejak jaman kesultanan Aceh, Ulama berperan sebagai pemberi fatwa,” kata Aminullah.
Karenanya, Aminullah berharap musyawarah tersebut dapat berjalan maksimal untuk kemudian melahirkan kepengurusan MPU Kota guna meningkatkan kerjasama ulama dan umara.
“Kerjasama dua pilar antara ulama dan umara sangat penting untuk berkembangnya syiar Islam di Kota Banda Aceh,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota menyampaikan terimaksasih kepada panitia pelaksana dan MPU Provinsi Aceh yang telah memfasilitasi kegiatan musyawarah Ulama Kota Banda Aceh. Wakil Ketua MPU, Abu Daud Zamzmy dan Lem Faisal Ali telah bekerja keras merealisasikan musyawarah ini digelar. Bahkan Lem Faisal sendiri bertindak sebagai pimpinan sidang. Sementara Abu Daud Zamzami sebagai salah satu SC ikut menyeleksi para anggota.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota menyampaikan terimaksasih kepada panitia pelaksana dan MPU Provinsi Aceh yang telah memfasilitasi kegiatan musyawarah Ulama Kota Banda Aceh. Wakil Ketua MPU, Abu Daud Zamzmy dan Lem Faisal Ali telah bekerja keras merealisasikan musyawarah ini digelar. Bahkan Lem Faisal sendiri bertindak sebagai pimpinan sidang. Sementara Abu Daud Zamzami sebagai salah satu SC ikut menyeleksi para anggota.
