HN-Banda Aceh, Apel gelar pasukan dalam rangka operasi Lilin tahun 2018 digelar di lapangan Mapolda Aceh, Jum'at (21/12) pagi.
Apel itu dipimpin langsung Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Rio S. Djambak dan dihadiri Pangdam IM, Pejabat Forkopimda Aceh, Wakapolda, Irwasda, para Pejabat Utama, Sejumlah Kapolres, para pejabat instansi terkait lainnya.
Sementara peserta apel terdiri barisan Pamen, pama, Bintara dan PNS Polda Aceh. Selain itu peserta apel juga dihadiri dari Unsur TNI dan sejumlah instansi terkait lainnya.
Di jajaran Polda Aceh operasi Lilin akan digelar selama 10 hari mulai 23 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019 dan melibatkan sebanyak 655 personil Polda Aceh dan Polres jajaran serta ratusan personil dari instansi terkait lainnya.
Kemudian dalam apel gelar pasukan itu juga diwarnai penyematan pita operasi Lilin 2018 oleh Kapolda kepada perwakilan 3 personil yang terlibat dalam operasi tersebut.
Kapolda pada kesempatan itu membacakan amanat tertulis Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph. D. diantaranya mengatakan apel gelar pasukan yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran ini, merupakan momentum penting untuk meninjau kesiapsigaan personel, melakukan pengecekan sarana dan prasarana pengamanan, serta guna memperkuat soliditas para pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam pengamanan Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.
Sebagaimana kita ketahui, situasi menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun merupan momen yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, karena diiringi pula dengan penetapan libur nasional, kata Kapolri.
Realitas ini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, mobilitas moda transportasi, serta peningkatan demand terhadap kebutuhan pokok khususnya bahan pangan. Kondisi ini memunculkan potensi kerawanan yang harus menjadi perhatian kita bersama, kata Kapolri.
Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan konsolidasi bersama sembari mengecek kesiapan pengamanan, serta menyamakan persepsi, agar pengamanan dapat berjalan dengan lancar. Soliditas dan sinergisitas yang baik di antara para pemangku kepentingan, menjadi salah satu kunci utama yang harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan, kata Kapolri.
Dalam kaitan tetsebut, Polri bersama segenap jajaran TNI dan stakeholders terkait lainnya, menggelar operasi Kepolusian terpusat dengan sandi "Lilin 2018", yang melibatkan 167.783 personel pengamanan. Operasi Kepolisian terpusat ini dilaksanakan selama 10 hari sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan 1 Januari 2019,kecuali pada 13 Polda Prioritas I, yakni Sumut, Lampung, Banten, Metro Jaya, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Sulut, NTT dan Papua, dimana kegiatan operasi akan digelar selama 12 hari terhitung sejak 21 Desember 2018, kata Kapolri.
Polri telah menginventarisir beberapa potensi kerawanan di antaranya kejahatan konvensional yang metesahkan masyarakat, potensi aksi terorisme sweeping ormas dan aksi intoleransi, kecelakaan moda transportasi baik darat, laut, maupun udara, ketersediaan dan stabilitas harga pangan, serta kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, kata Kapolri.
Peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, akan memunculkan potensi meningkatnya kejahatan konvensional seperti begal, premanisme, maupun aksi street crimes seperti pencurian, pencopetan, dan sebagainya. Upaya cipta kondisi sepetti operadi Zebra dan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran kejahatan jalanan, premanisme,penertiban penyakit masyarakat, miras, dan petasan telah dilaksanakan, kata Kapolri.
Namun demikian, pos-pos pengamanan dan pelayanan tetap harus dilakukan. Disamping itu pula, penegakan aturan terkait tempat hiburan dan penjualan minuman beralkohol perlu dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat, kata Kapolri.
Terkait dengan aksi terorisme, peran satgas Anti Teror Polda jajaran perlu untuk ditingkatkan. Upaya-upaya preemtive strike terhadap seluruh jaringan pelaku teror perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. Selain itu, guna meningkatkan keamanan personel di lapangan, perlu diterapkan buddy system dan peningkatan kewaspadaan personel, kata Kapolri.
Terhadap potensi aksi sweeping oleh ormas tertentu, perlu dilakukan imbauan kepada para tokoh ormas agar tidak melakukan upaya sweeping, melainkan melaporkannya kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya, petugas Kepolisian yang menerima laporan segera merespon sesuai dengan peraturan yang berlaku, kata Kapolri.
Demikian pula dalam menjaga dan mencegah terjadinya kecelakaan moda transportasi baik di darat, laut dan udara. Saya berharap, jajaran Kepolisian dan stakeholders terkait dapat melaksanakan upaya proaktif, guna menjamin terwujudnya moda transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat, kata Kapolri
